Kaleidoskop 2021: PNS Diganti Robot, Lowongan CPNS Menyusut

Satya menambahkan, pekerjaan yang sifatnya administratif dan repetitif berpotensi besar jadi yang paling pertama digantikan oleh robot.

"Pekerjaan yang sifatnya administratif, rutinitas dan repetitif serta memiliki prosedur operasi standar yang jelas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digantikan dengan teknologi," imbuhnya.

Efisiensi Anggaran

Selain transformasi digital, sebenarnya ada beberapa alasan lain yang membuat PNS berpotensi digantikan robot. Salah satunya adalah efisiensi anggaran. Selama ini, banyak anggaran belanja negara, baik pusat maupun daerah, dihabiskan untuk membayar pegawai.

“Dengan pengalaman pandemi ini komposisi belanja untuk aparatur perlu dikurangi,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa 30 November 2021.

Terlebih lagi, anggaran PNS daerah secara mengejutkan lebih besar daripada PNS pusat. Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan bahwa PNS daerah bisa mendapatkan uang harian perjalanan dinas 50%.

"Besaran uang harian perjalanan dinas yang rata-rata 50% lebih tinggi dari pusat," kata Sri, Selasa 7 Desember 2021. 

Hal tersebut akhirnya berimbas pada realisasi APBD yang tak optimal. Untuk belanja pegawai saja, realisasi pemanfaatan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat mencapai 64,8%. Daerah pun masih mengandalkan dana alokasi khusus (DAK) dari pusat dijadikan sumber utama untuk belanja modal. Di sisi lain, kemampuan daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat minim.

"Belanja daerah belum fokus dan efisien, di mana terdapat 29.623 jenis program dan 263.135 jenis kegiatan. Serta pola eksekusi APBD yang masih business as usual, selalu tertumpu di kuartal IV sehingga mendorong adanya idle cash di daerah," tegas Sri.

Dengan latar belakang hal ini, Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR pada Selasa, 7 Desember 2021. Melalui peraturan baru ini, Sri berharap pengelolaan keuangan daerah dapat lebih optimal tanpa desentralisasi oleh pusat.

Kembali ke Mendagri Tito, dia juga menilai bahwa anggaran tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, Pemerintah sendiri tengah menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan klaster perlindungan sosial (perlinsos) yang memiliki pagu terbesar.