Kaleidoskop 2021: PNS Diganti Robot, Lowongan CPNS Menyusut

JAKARTA - Masyarakat tengah berada di euforia tes CPNS 2021. Bagaimana tidak, tahun 2020 kemarin, seleksi akbar untuk mencari putra-putri terbaik bangsa untuk mengabdikan diri kepada negara ini harus terhambat akibat pandemi Covid-19.

Tes CPNS 2021 pun dipenuhi kisah-kisah menarik, mulai dari perjuangan orang tua yang mengiringi, kaum disabilitas yang turut menjemput mimpi, hingga suasana lokasi SKD yang disulap seperti serial Squid Game yang populer tahun ini.

Namun, pada November 2021 sebuah isu tiba-tiba berembus. Pemerintah berniat menyeriusi usulan Presiden Joko Widodo pada 2019 lalu untuk mengganti tenaga manusia yang menjadi PNS dengan robot.

Baca Juga: 5 Fakta Pemangkasan Eselonisasi PNS, Pemprov Jabar yang Pertama Kotak Masuk

“Saat ini pemerintah sedang melaksanakan transformasi digital dalam pelayanan yang diberikan oleh dan manajemen ASN. Sebenarnya upaya digitalisasi telah dilaksanakan sejak beberapa tahun ke belakang. Namun, seiring dengan situasi yang tidak pasti dan kompleks plus pandemi Covid-19, maka transformasi tersebut dipercepat,” ujar Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN Satya Pratama kepada Okezone, Jakarta, Senin 29 November 2021.

Posisi PNS yang terancam

Jika hal ini benar akan berlaku, bukan tak mungkin kuota penerimaan CPNS beberapa tahun mendatang akan kian berkurang. Pemerintah sendiri memiliki tujuan agar formasi PNS tidak gemuk lagi.

"Ke depannya, formasi PNS akan tidak gemuk karena penggunaan IT dan digitalisasi pelayanan publik," katanya.

Baca Juga: Daftar PNS yang Akan Pindah ke Ibu Kota 2024, Cek Jadwalnya

Beberapa tahun belakangan, formasi PNS di Indonesia memang telah berkurang. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 31 Desember 2018, jumlah PNS Indonesia adalah 4.185.503 pegawai. Rinciannya adalah 939.236 PNS bertugas di Instansi Pusat (22,44%). Sementara itu, 3.246.267 lainnya bertugas di Instansi Daerah (77,56%).

Satya menambahkan, pekerjaan yang sifatnya administratif dan repetitif berpotensi besar jadi yang paling pertama digantikan oleh robot.

"Pekerjaan yang sifatnya administratif, rutinitas dan repetitif serta memiliki prosedur operasi standar yang jelas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digantikan dengan teknologi," imbuhnya.

Efisiensi Anggaran

Selain transformasi digital, sebenarnya ada beberapa alasan lain yang membuat PNS berpotensi digantikan robot. Salah satunya adalah efisiensi anggaran. Selama ini, banyak anggaran belanja negara, baik pusat maupun daerah, dihabiskan untuk membayar pegawai.

“Dengan pengalaman pandemi ini komposisi belanja untuk aparatur perlu dikurangi,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa 30 November 2021.

Terlebih lagi, anggaran PNS daerah secara mengejutkan lebih besar daripada PNS pusat. Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan bahwa PNS daerah bisa mendapatkan uang harian perjalanan dinas 50%.

"Besaran uang harian perjalanan dinas yang rata-rata 50% lebih tinggi dari pusat," kata Sri, Selasa 7 Desember 2021. 

Hal tersebut akhirnya berimbas pada realisasi APBD yang tak optimal. Untuk belanja pegawai saja, realisasi pemanfaatan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat mencapai 64,8%. Daerah pun masih mengandalkan dana alokasi khusus (DAK) dari pusat dijadikan sumber utama untuk belanja modal. Di sisi lain, kemampuan daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat minim.

"Belanja daerah belum fokus dan efisien, di mana terdapat 29.623 jenis program dan 263.135 jenis kegiatan. Serta pola eksekusi APBD yang masih business as usual, selalu tertumpu di kuartal IV sehingga mendorong adanya idle cash di daerah," tegas Sri.

Dengan latar belakang hal ini, Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR pada Selasa, 7 Desember 2021. Melalui peraturan baru ini, Sri berharap pengelolaan keuangan daerah dapat lebih optimal tanpa desentralisasi oleh pusat.

Kembali ke Mendagri Tito, dia juga menilai bahwa anggaran tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, Pemerintah sendiri tengah menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan klaster perlindungan sosial (perlinsos) yang memiliki pagu terbesar.

Efektivitas Kerja

Pandemi telah membuat budaya kerja beralih menjadi work from home (WFH). Situasi ini sendiri telah membuktikan bahwa penggunaan teknologi dapat membuat beberapa urusan pemerintahan tetap berjalan.

“Kita melihat pemerintahan terus berjalan meskipun work from home. Tidak banyak kegiatan-kegiatan besar dan tidak melibatkan belanja aparatur yang banyak. Pekerjaan tetap jalan pandemi ini,” ujar Tito.

Bersamaan dengan hal ini, Pemerintah pun berencana membuat Super Apps. Nantinya aplikasi tersebut akan menggabungkan aplikasi-aplikasi milik Pemerintah yang memungkinkan berbagai layanan di satu aplikasi. Kabar terbaru, aplikasi tersebut tengah dirancang beserta inovasi-inovasinya.

“Ya benar (penggabungan aplikasi). Aplikasi yang cepat,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo, Selasa 30 November 2021.

Rencana ini bukan tak mungkin memicu kekhawatiran masyarakat. Pasalnya, PNS masih menjadi profesi idaman dan seleksinya pun terbilang cukup ketat. Namun, kebutuhan teknologi untuk efektivitas birokrasi sudah tak dapat dielak lagi saat ini.

“Bukan soal cocok atau tidak cocok tapi efisiensi. Kan sekarang juga sudah banyak sektor pekerjaan yang hilang. Misalnya penjaga GTO maupun tempat parkir. Operator pelayanan dan sebagainya berkurang secara bertahap,” kata Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, Selasa, 30 November 2021.

Senada dengan Agus, Tjahjo juga berpendapat demikian. Menurutnya, rencana ini dilakukan untuk efisiensi anggaran dan efektivitas kerja. Rencana ini pun tak akan menyingkirkan aspek manusia karena salah satu poin utamanya adalah kolaborasi.

“Ujungnya efektivitas kerja, kolaborasi dan efisiensi anggaran dan fokus program kerja,” ungkapnya.

Tjahjo justru mengungkapkan bahwa Pemerintah akan memaksimalkan pembinaan untuk PNS yang telah mereka tetapkan agar menjadi pegawai yang lebih profesional. Hal ini diharapkan dapat membuat program strategis nasional berjalan dengan baik.

“Pak Jokowi, Pak Maruf simple kok ingin program strategis ansional berjalan dengan baik di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di semua daerah seiring dengan janji kampanye dan visi misi seorang gubernur terpilih. Dan terlaksana di kabupaten/kota seiring dengan progres janji kampanye dan program kerja bupati/walikota,” papar dia.

PNS yang Tak Tergantikan

Namun, masyarakat sebenarnya tak perlu khawatir secara berlebihan. Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrullah, masih ada PNS yang posisinya tak dapat digantikan oleh robot apapun.

“PNS yang berkualitas tidak akan tergantikan oleh robot ataupun mesin. Tetapi kalau PNS yang engga berkualitas ya pastilah tergantikan. Ini untuk memotivasi dan memacu para ASN agar menjadi ASN yang berkualitas,” kata dia, Rabu 1 Desember 2021.

Selain itu, posisi PNS yang membutuhkan keterampilan pengambilan keputusan juga tak akan tergeser robot. Secanggih apapun, robot tidak memiliki akal, empati, kerja sama, dan rasa kemanusiaan seperti manusia.

“Oh ya dalam banyak hal PNS itu tidak tergantikan. Misalnya untuk mengambil keputusan terhadap pengelolaan keuangan, untuk penanggulangan bencana, untuk membantu masyarakat. Banyak hal ga bisa tergantikan,” imbuhnya.

Di luar kapasitas kemampuan, masih ada satu lagi aspek PNS manusia yang tidak bisa digantikan oleh robot, yaitu tentang kekayaan. Indonesia sendiri memiliki dua PNS terkaya yang hartanya mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah. Sebagai sebuah mesin, robot tak dapat memiliki kekayaan sebanyak itu.PNS terkaya itu adalah Nurhali. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Kepala SMKN 1 Tangerang ini memiliki harta Rp1,6 triliun. Harta itu dia dapat dari kepemilikan aset berupa warisan tanah dan bangunan seluas puluhan ribu meter yang tersebar di wilayah Jakarta dan Tangerang.

PNS kaya selanjutnya adalah Irwan Rusfiady Adnan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan ini tercatat memiliki total harta Rp56,44 miliar berdasarkan data LHKPN 2019.

Restrukturisasi PNS

Pada akhirnya, efisiensi adalah tujuan dari tercetusnya ide ini. Banyak pihak menilai, formasi PNS Indonesia perlu direstrukturisasi. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahkan ikut angkat suara mengenai hal ini.

"Sudah saatnya PNS direstrukturisasi. Perbankan telah melakukan. Tiap departemen bisa dipotong 30% pegawainya dalam 2 tahun dan bertahap rekrut baru 10% yang cumlaude/top class, lakukan 2 tahun sekali, tahun ke-3 lakukan hal yang sama," tulis Susi di akun Twitternya @susipudjiastuti, Senin, 22 November 2021.

Berselang satu bulan, Rabu, 22 Desember 2021, kabar penyederhanaan struktur PNS daerah pun muncul. Kementerian Dalam Negeri melaporkan terdapat 493 dari 508 Kabupaten/Kota yang telah mengajukan penyederhanaan struktur organisasinya per 21 Desember 2021

“Kemendagri mengapresiasi atas kolaborasi Pemerintah Daerah guna mewujudkan program prioritas Presiden yaitu Penyederhanaan Birokrasi. Saat ini sejumlah 493 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari 508 jumlah total Kab/Kota se-Indonesia telah kami berikan persetujuan penyederhanaan struktur organisasinya, diikuti dengan 32 Pemerintah Daerah Provinsi, juga telah kami terbitkan persetujuannya,” kata Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik dalam pers rilisnya, Rabu 22 Desember 2021.

Akmal menambahkan, Pemerintah menargetkan 143.115 jabatan dapat disederhanakan dan telah terealisasi 140.474 jabatan berdasarkan kabar terakhir. Di sisi lain, MenPANRB mengatakan Pemerintah juga tengah melakukan penataan terhadap 1.569.636 PNS tenaga pelaksana atau administrasi.

(Taufik Fajar)