Kasus Covid-19 Meningkat! Pemerintah Disarankan Tarik Rem Darurat Perlahan, Bagaimana Nasib Ekonomi RI?

JAKARTA - Pemerintah disarankan untuk tarik rem darurat secara perlahan karena kasus Covid-19 yang semakin meningkat.

Ide tersebut dicetus oleh Ekonom Indef, Andry Satrio.

"Di akhir Januari ini aktivitas ekonomi masih menggeliat. Pak Menkes sempat bilang puncak dari Omicron ini adalah di akhir Februari. Jadi kita bisa lihat nanti, apakah tetap menerapkan hidup bersama Covid, atau memang ada rem darurat seperti meningkatkan level PPKM. Kalau ini nanti terjadi untuk membatasi mobilitas, pasti akan mempengaruhi aktivitas ekonomi," jelasnya.

 BACA JUGA:Begini 6 Langkah dapat Pengobatan Gratis Covid-19 dari Kemenkes

Andry menyebut kalau opsi untuk menarik rem secara perlahan merupakan pilihan yang tepat.

"Kalau tarik remnya langsung di akhir Februari saat puncaknya, ini pasti akan memberikan shock yang cukup tinggi. Maka saran saya tarik remnya perlahan. Dinaikan dulu level PPKM-nya dari level 2 ke level 3 misalnya. Lihat situasi lagi di minggu berikutnya untuk dinaikan ke level 4. Nah kalau sudah turun kasusnya, baru di longgarkan kembali," bebernya.

"Menurut saya cara ini bisa ditempuh agar pengaruh terhadap perekonomian tidak terlalu besar," tambahnya.

Dia mengungkapkan, kalau protokol kesehatan masyarakat di beberapa wilayah Indonesia mulai longgar.

Menurutnya, jika tidak diperketat bisa membawa dampak buruk terutama di sektor ekonomi.

"Meskipun case Omicron tidak semematikan Delta, tapi angka penularannya paling cepat. Menurut saya mau tidak mau Pemerintah harus menyatakan sikapnya. Masih sering kita melihat masyarakat lengah prokes seperi lepas masker, dan tidak ada hukumannya juga. Nanti efeknya ke kegiatan ekonomi," ujar Andry saat berdialog di IDX Channel, Jakarta, Jumat (4/2/2022).

 BACA JUGA:Covid-19 Melonjak, RSDC Wisma Atlet Rawat Inap 5.588 Pasien

Sebelumnya, Menteri Kesahatan sudah memprediksi bahwa puncak dari kasus Omicron akan terlihat pada akhir Februari 2022.

Jika hal itu benar terjadi, ditakutkan dapat mengganggu aktivitas ekonomi RI yang perlahan sudah mulai bangkit.

(Dani Jumadil Akhir)