RI Masih Impor BBM Bebani APBN, Jokowi: Ini Tak Boleh Dibiarkan

BANDUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kalau impor BBM membuat APBN terbebani.

Sehingga, dengan adanya kendaraan listrik diharapkan bisa selamatkan APBN. Apalagi ini merupakan bagian dari desain besar transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat Peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging Pertama untuk mendukung operasional kendaraan delegasi negara-negara peserta G20.

 BACA JUGA:Ikuti Arahan Jokowi, Masjid Istiqlal Optimalkan Kegiatan Selama Ramadan

Presiden Jokowi mengatakan saat ini ketergantungan masyarakat pada bahan bakar minyak (BBM) dan energi fosil semakin tinggi.

Ditambah lagi, pemenuhan kebutuhan BBM di dalam negeri, sebagian besar masih impor.

"(Hal itu) Membebani APBN kita, membebani defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan," katanya.

Kepala Negara menyebut, kondisi ini tidak boleh lama-lama biarkan. Indonesia harus mencari cara agar bisa mewujudkan kemandirian energi.

Salah satu cara membuktikan komitmen Indonesia dalam melakukan transisi energi, dilakukan dengan penggunaan mobil listrik selama KTT G20.

"Presidensi G20 adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menunjukkan berbagai komitmen terhadap pengurangan emisi CO2," ujarnya.

Presiden Jokowi menambahkan hal tersebut, sekaligus sebagai showcase bahwa negara Indonesia, menjadi negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik.

 BACA JUGA:Jokowi Resmikan SPKLU, Erick Thohir: Hemat Devisa Negara Rp2.044 triliun

"Mulai dari hulu di Industri baterai dan industri komponen lainnya. Sampai di hilir, pada penyiapan SPKLU dan home charging. Kita tunjukkan pada dunia bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tengah tumbuh dan berkembang cepat," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan kesiapan PLN guna mendukung konversi kendaraan BBM ke listrik. Pelaksanaan konversi ini dapat menekan subsidi BBM di APBN, menghemat devisa serta menciptakan kemandirian energi nasional.

"Kalau sebelumnya menggunakan kendaraan berbasis BBM yang berasal dari fosil dan mahal (impor), sekarang digantikan kendaraan listrik yang lebih murah dan diproduksi dalam negeri energinya," terangya.

Tak hanya itu, program ini merupakan bagian dari upaya transisi energi bersih untuk mencapai target net zero emission pada 2060.

Menurut perhitungan PLN, penerapan kebijakan ini berpotensi dapat mengamankan devisa negara sebesar Rp2.044 triliun di tahun yang sama.

"Kami tekankan ekosistem kendaraan listrik bukan sekedar bisnis, tapi yang terpenting konversi ini akan menekan emisi karbon yang artinya memberikan harapan ruang hidup yang lebih bersih untuk anak cucu kita," ungkapnya.

Untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik, PLN kian gencar menambah fasilitas pengisian bahan bakar kendaraan listrik di Tanah Air.

Hingga Februari 2022, total SPKLU telah beroperasi secara nasional sebanyak 267 unit di 195 lokasi. Adapun total SPKLU yang dimiliki PLN sebanyak 120 unit dan tersebar di 92 lokasi.

Akhir tahun 2022 ini, PLN menargetkan dapat menghadirkan 4.900 stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) dan 580 SPKLU untuk memudahkan para pengguna kendaraan listrik

Khusus untuk mendukung KTT G20 terutama terkait showcase kesiapan Indonesia menghadirkan ekosistem kendaraan listrik, PLN menyediakan 60 SPKLU ultra fast charging 200 kilo watt (kW) dengan investasi Rp72,84 miliar.

SPKLU ultra fast charging ini berfungsi sebagai media pengisian listrik 656 unit kendaraan listrik yang akan beroperasi selama pelaksanaan KTT G20.

"Dengan SPKLU ultra fast charging 200 kW tersebut, pengisian daya kendaraan listrik hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 menit untuk 1 kendaraan," jelasnya.

Selain SPKLU ultra fast charging, PLN juga membangun 21 unit SPKLU fast charging dan memberikan dukungan dalam penyediaan 150 unit home charging.

Di sisi lain, sumber listrik yang digunakan SPKLU ultra fast charging dan home charging telah memiliki sertifikasi energi terbarukan ( renewable energy certificate /REC).

(Zuhirna Wulan Dilla)