JAKARTA - Upaya pengawasan terintegrasi ini diperlukan untuk meningkatkan kesehatan industri jasa keuangan serta turut mendukung peran perlindungan konsumen dan masyarakat.
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky mengatakan, industri keuangan di dalam negeri terus bertumbuh.
Oleh karena itu, integrasi pengawasan keuangan semakin hari semakin dibutuhkan dan perlu untuk terus diperkuat agar industri keuangan semakin sehat.
"Tidak hanya produk keuangan konvensional, pertumbuhan juga terjadi di industri keuangan digital dan produk lainnya. Pengawasan terintegrasi dapat mendeteksi secara menyeluruh risiko dalam sistem keuangan," ujarnya dikutip keterangan resmi, Selasa (29/11/2022).
BACA JUGA:Tekan Pengangguran, RI Perkuat Akses Magang ke Jepang
Di sisi lain, pengawasan terintegrasi juga diharapkan dapat menjaga stabilitas sektor keuangan terhadap risiko dari kegiatan konglomerasi lembaga jasa keuangan yang menawarkan lebih dari satu produk, seperti perbankan, asuransi, fintech hingga investasi di pasar modal.
Diketahui, untuk pengawasan terintegrasi, OJK sudah menerbitkan ketentuan mengenai penataan konglomerasi keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
Adapun dia juga mengatakan DPR saat ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) atau Omnibus Law di sektor keuangan.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian, jelasnya, adalah mempertahankan pengawasan terintegrasi yang menjadi salah satu fungsi OJK, yaitu dengan memperkuat kapasitas kelembagaan OJK.