7 Fakta RI Harus Segera Impor Kereta Bekas Jepang meski Tak Direstui

JAKARTA - Impor kereta bekas dari Jepang tidak direstui Kementerian Perindustrian.

Sementara di sisi lain, produksi kereta lokal dari PT INKA baru bisa terealisasi pada 2025.

Dengan tidak direstuinya impor kereta bekas dari Jepang, maka akan berdampak pada penumpang KRL.

 BACA JUGA:

Hal ini dikarenakan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan mempensiunkan 10 rangkaian KRL pada tahun ini. Kemudian 16 rangkaian di tahun 2024 KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan.

Berikut adalah fakta RI harus segera impor kereta belas Jepang meski tak direstui yang dirangkum Okezone, Minggu (5/3/2023).

1. PT KCI Sudah Lakukan Pemesanan KRL Pengganti

 

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, PT KCI sudah melakukan pemesanan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun dari PT INCA.

Namun PT INKA baru sanggup menyediakan KRL pesanan PT KCI di tahun 2025 dengan harga yang tinggi. Meskipun demikian PT KCI telah menandatangani MoU dengan PT INKA untuk pemesanan KRL tersebut sesuai kebutuhan.

"Berhubung produk PT INKA belum dapat terealisasi di 2023 dan 2024, PT KAI telah meminta izin Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan impor pengaadaan KRL bekas pakai dari Jepang tentu melalui proses tata Kelola yang baik," katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 27 Februari 2023.

2. Proses Izin Impor KRL Bekas Rumit

Namun Agus menilai bahwa proses perizinan impor KRL bekas ternyata sangat rumit birokrasinya dan berpotensi mengganggu pelayanan KRL Jabodetabek.

Di mana dalam urusan impor, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan aturan teknis impor barang modal bekas lewat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2016.

Aturan tersebut memperkuat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

Adapun barang modal bekas yang dimaksud adalah, barang yang menghasilkan sesuatu yang layak pakai atau direkondisi, re-manufacturing atau bisa difungsikan kembali tetapi bukan skrap.

 

3. Erick Thohir Buka Suara

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa rencana impor 10 Kereta Rel Listrik (KRL Commuter Line) bekas yang diajukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) langkah tepat.

Hal ini dikarenakan produksi kereta dalam negeri masih sangat terbatas.

"Kalau ternyata kapasitas kita itu tidak siap, kan tidak ada salahnya kita bekerjasama dengan negara lain untuk mencari solusi supaya ini bisa cepat tersedia, karena kenapa? Karena yang terpenting itu kan ongkos logistik jadi lebih murah," ujar Erick saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 28 Februari 2023.

Dia pun berharap ada dukungan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan. Lantaran, tanpa Surat Rekomendasi untuk Dirjen Daglu Kemendag, importasi KRL belum bisa dilakukan.

4. Tanggapan DPR

Polemik rencana impor PT Kereta Cepat Indonesia (KCI) untuk mendatangkan kereta bekas dari jepang sebagai pengganti 10 rangkaian KRL Jabodetabek pada 2023 ini dan 16 rangkaian di tahun depan mendapat sorotan dari Komisi VII.

“Ini tidak sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi yang ingin mengutamakan penggunaan industri dalam negeri. Kita punya BUMN produsen kereta PT INKA, bahkan beberapa negara sudah menggunakan produk mereka. LRT Jabodetabek aja buatan INKA, kok malah ngotot mau beli rongsokan dari jepang” ungkap Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi dikutip dari keterangan resmi, Rabu, 1 Maret 2023.

“Ini kendaraan umum untuk rakyat, seharusnya berikan yang terbaik, ternyaman dan teraman. Masa pengadaan kendaran untuk para pejabat aja baru, kok kendaraan umum untuk rakyat dibelikan rongsokan. Ironis sekali," jelasnya.

“Kami mendukung langkah Kemenperin yang belum menyetujui importasi kereta bekas tersebut, karena harus dikaji dari semua aspek keamanan, kelayakan dan juga aspek teknis lainnya karena ini barang bekas. Jangan sampai baru dipakai sebulan sudah mogok, namanya barang bekas” ucapnya.

5. Dampak yang Terjadi

Menurut Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba, jika tidak ada penggantinya otomatis perjalanan KRL akan berkurang dan berpengaruh terhadap daya angkut. Bahkan waktu untuk mengurangi kepadatan orang di staisun akan lebih panjang.

"Daya angkut pasti terganggu, tetapi saya harus memastikan kepada masyarakat, KRL tidak akan berhenti dengan adanya masalah ketika kita tidak bisa mendatangkan 10 KRL," ujar Anne dalam Market Review IDXChannel, Kamis, 2 Maret 2023.

6. Penumpukan Penumpang

Menurutnya, kondisi sekarang saja dibutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk mengurai kepadatan orang di stasiun pada jam-jam sibuk. Sehingga jika ada 10 rangkaian yang tidak beroperasi, maka waktu mengurai kepadatan di jam sibuk diperkirakan 4 jam. Alias waktu tunggu kedatangan kereta bisa lebih lama.

"Dampaknya ketika jam sibuk yang saat ini kita layanani, saat ini saja kita mengurainya hampir 2 jam mengurainya, jadi kalau tidak didatangkan 10 kereta itu, yang bisa mengangkut 200-300 ribu, jam sibuk ini bisa 4 jam," sambungnya.

7. PT KCI Tetap Gencarkan Impor

Selain melakukan impor kereta bekas dari Jepang, KCI juga mengupayakan untuk pengadaan kereta baru bahkan sudah dilakukan kontrak pembelian sebanyak 16 trainset dengan nilai Rp4 triliun dan siap untuk dioperasikan 2025-2026.

"Kereta yang bukan baru ini dibutuhkan untuk replacement konservasi saja, sehingga semakin lama jumlah kereta yang bukan baru ini akan semakin kecil, dan kereta baru ini akan semakin banyak," pungkasnya.

Selama proses perizinan belum diberikan, KAI Commuter akan melakukan optimalisasi rekayasa pola operasi agar operasional perjalanan commuterline tetap melayani para pengguna di seluruh Lintas Jabodetabek.

Saat ini KAI Commuter melayani lebih dari 800 ribu pengguna per hari, bahkan sebelum pendemi dapat melayani 1,2 juta pengguna per hari.

(Zuhirna Wulan Dilla)