JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mendapatkan pagu Indikatif sebesar Rp49 triliun. Nantinya anggaran tersebut akan digunakan untuk mengurusi infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menjelaskan pagu indikatif tersebut akan dialokasikan untuk untuk infrastruktur jalan sebesar Rp17,24 triliun, infrastruktur jembatan Rp2,68 triliun, infrastruktur IKN Rp11,86 triliun, preservasi jalan dan jembatan dan off pavement sebesar Rp3,75 triliun.
Selain itu ada untuk pembangunan jembatan gantung Rp0,68 triliun, peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 44,37 km sebesar Rp4,56 triliun, peningkatan aksesibilitas flyover, underpass, terowongan sepanjang 1.483 meter sebesar Rp0,42 triliun, preservasi jalan dan jembatan nasional Rp5,42 triliun, dan dukungan manajemen Rp2,39 triliun.
Dalam kesempatan tersebut, Hedy juga mengusulkan penambahan anggaran untuk TA 2024 terkait dengan kebutuhan penugasan pengembangan IKN Nusantara dan peningkatan konektivitas jalan daerah sesuai dengan Inpres No.3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
“Kita akan coba mengusulkan tambahan anggaran TA 2024 karena pagu indikatif sebesar Rp49 T belum mengakomodir penugasan Perpres No.31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN," ujar Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (4/7/2023).
Selain itu dikatakan Hedy, penugasan untuk pembangunan jalan tol akses IKN seksi 6A, 6B, 6C seksi 1 dan seksi 5B yang ditargetkan selesai pada 2024 juga belum mengakomodir pagu indikatif yang diberikan tersebut.