Pajak Film Distandarkan, Ini Penjelasan Erick Thohir

JAKARTA - Pemerintah saat ini membidik aturan baru pajak perfilman di Indonesia. Di mana salah satu poin yang ditekan pemerintah adalah standarisasi atau penyelarasan pajak di seluruh bioskop di Tanah Air.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir hingga Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian merupakan aktor di balik usulan dan rumusan kebijakan penyelarasan pajak film itu.

Erick mencatat melalui standarisasi, seluruh pajak film yang ditanggung akan sama nilainya. Dengan begitu, tidak ada perbedaan angka yang akan dibayarkan.

“Nah itu, saya waktu itu sebagai Menko Marves Ad Interim bersama Pak Tito mencoba menyelaraskan, paling tidak pajak film untuk daerah itu sama semua, jangan berbeda-beda,” ujar Erick saat ditemui di gedung Parlemen, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Menurutnya, perlu regulasi yang sehat untuk mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional. Salah satunya, dengan tidak memberatkan pajak kepada industri kreatif yanh dimaksud.