JAKARTA – Transaksi komoditi syariah di Indonesia Commodity and Derivatives Exchanges (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) tembus Rp1,2 triliun sepanjang 203. Jumlah transaksi tahun 2023 ini mengalami pertumbuhan 54% dibandingkan tahun 2022 dengan total transaksi mencapai Rp785 Miliar.
Transaksi komoditi syariah di ICDX tahun 2023 ini meliputi Subrogasi Syariah sebesar 89% dan transaksi Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA) 11%. Adapun beberapa perbankan yang telah memanfaatkan skema transaksi ini adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Mega Syariah, Unit Usaha Syariah PT Bank Cimb Niaga Tbk, Unit Usaha Syariah PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT CIMB Niaga Auto Finance.
Pengamat Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Nusantara Bandung Yoyok Prasetyo mengatakan, adanya tren pertumbuhan minat terhadap keuangan syariah ini tentunya menjadi kabar baik dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pertumbuhan ini juga merupakan bukti naiknya kesadaran masyarakat terhadap instrumen keuangan dengan prinsip-prinsip syariah.
“Selanjutnya, pertumbuhan ini diharapkan menjadi pendorong sehingga kedepan industri keuangan syariah di Indonesia mampu sejajar dengan negara-negara lain yang telah memanfaatkan skema ini. Namun untuk mencapai itu, perlu langkah strategis dalam bentuk upaya bersama dari semua pemangku kepentingan untuk melakukan dan lebih menggalakkan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat,” kata Yoyok, Senin (22/1/2024).
Menurut Direktur Utama Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), Nursalam, peningkatan transaksi ini mencerminkan respon serta minat positif pasar terhadap produk komoditi syariah di Indonesia. Sejak transaksi perdana di tahun 2022 hingga akhir 2023, akumulasi transaksi mencapai angka sebesar Rp2 triliun.
“Kami optimis, kedepan transaksi komoditi syariah ini akan terus tumbuh, dan kami mentargetkan di tahun 2024 nilai transaksi mencapai Rp2,3 triliun. Untuk itu, berbagai program literasi akan terus kami jalankan kepada para pemangku kepentingan, khususnya bagi kalangan perbankan nasional,” tukas Nursalam.