Luhut Bongkar Borok Penyaluran Bansos Rp500 Triliun di Era Jokowi, Separuhnya Tak Tepat Sasaran

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui penyaluran bansos Rp500 triliun tidak sepenuhnya tepat sasaran dalam lima tahun terakhir atau di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dari anggaran bansos Rp500 triliun, hanya separuhnya bansos yang tepat sasaran.

"Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," kata Luhut akhir pekan lalu.

1. Masalah Penyaluran Bansos Rp500 Triliun

Luhut mengungkapkan segudang masalah penyaluran bansos Rp500 triliun dalam 5 tahun terakhir, salah satunya masalah data penerima yang ganda hingga tidak memenhui syarat.

"Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dilansir Antara.

2. Optimalisasi Digitalisasi Bansos

Luhut mendorong pengoptimalan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.

“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar," katanya.

3. Perbaikan Data Bansos

Dalam upaya pembenahan ini, kata Luhut pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Konsolidasi data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data penerima bansos.

“Saya bersyukur, BPS (Badan Pusat Statistik) telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” lanjutnya.

Selain integrasi data, terang Luhut, pemerintah juga akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG), guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran.