5 Fakta Bea Cukai di Ujung Tanduk, AI Jadi Senjata Perbaikan Kinerja

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi waktu untuk memperbaiki kinerja yang dinilai semakin negatif. Presiden Prabowo dikabarkan siap membekukan direktorat di bawah Kementerian Keuangan tersebut jika kesempatan perbaikan tidak dimanfaatkan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, saat ini Bea dan Cukai masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembenahan sambil menunggu instruksi resmi Presiden Prabowo terkait kemungkinan pembekuan.

Berikut fakta-fakta terkait Bea Cukai yang berpotensi dibekukan bila tidak memperbaiki kinerja, Sabtu (6/12/2025):

1. 16 Ribu Pekerja Terancam

"Kalau memang tidak bisa perform, ya kita bekukan, dan betul-betul beku. Artinya, 16 ribu pekerja Bea Cukai akan dirumahkan," kata Purbaya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan waktu satu tahun untuk melakukan pembenahan, karena citra buruk institusi ini telah melekat di masyarakat dan dinilai merugikan pelaku usaha, terutama terkait masuknya barang impor ke pasar domestik.

"Tapi sebaiknya kita perbaiki dulu sendiri, daripada langsung ditutup tanpa peringatan. Kan jelek, tidak dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri," tambahnya.

2. Alasan Bea Cukai Dibekukan

Purbaya menjelaskan, rencana pembekuan Ditjen Bea Cukai bertujuan memperbaiki kinerja institusi tersebut. Langkah ini bukan kebijakan baru; pada era Orde Baru, Presiden Soeharto sempat membekukan Bea Cukai dan menugaskan operator swasta, SGS (Société Générale de Surveillance) asal Swiss, untuk menangani pekerjaan kepabeanan.

"Dalam proses perbaikan, akan kelihatan siapa yang aman dan bisa gabung, mana yang tidak. Nanti yang tidak bisa bergabung atau merubah diri, saya akan langsung menganjurkan pembubaran," kata Purbaya.

"Saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki Bea Cukai. Kalau saya lihat, bahan bakunya lumayan, masih bisa dibentuk. Nanti yang terpilih akan tetap bertugas," tambahnya.

3. Cara Purbaya Perbaiki Kinerja Bea Cukai

Sejalan dengan upaya perbaikan, Kemenkeu mulai menggencarkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di stasiun-stasiun Bea Cukai untuk meningkatkan akurasi data.

Penggunaan AI diharapkan dapat mendeteksi praktik under-invoicing (pelaporan nilai barang lebih rendah dari harga sebenarnya) lebih cepat, sehingga mengurangi kerugian negara dari bea masuk dan pajak yang tidak dibayarkan.