9 Fakta Angka Pengangguran Turun tapi Masih Ada 23 Juta Orang Miskin di Indonesia

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis
Minggu 08 Februari 2026 06:01 WIB
9 Fakta Angka Pengangguran Turun tapi Masih Ada 23 Juta Orang Miskin di Indonesia (Foto: Freepik)
Share :

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Dalam data yang dilaporkan, jumlah pengangguran di Indonesia turun menjadi 7,35 juta orang per November 2025.

Sementara, tingkat kemiskinan di Indonesia juga turun ke level 8,25 persen, Penurunan ini setara dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 490 ribu orang, sehingga total penduduk miskin per September 2025 tercatat sebesar 23,36 juta orang.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta angka pengangguran dan kemiskinan turun, Jakarta, Minggu (8/2/2026):

1. BPS Ungkap Angka Pengangguran di RI Turun

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja adalah yang disebut dengan pengangguran di mana jumlah orang yang menganggur pada bulan November 2025 adalah sebanyak 7,35 juta orang atau turun sebesar 0,109 juta orang dibandingkan bulan Agustus 2025.

"Dengan demikian jumlah orang yang menganggur mengalami penurunan," ungkap Amalia di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

2. Struktur Ketenagakerjaan di Indonesia

Dalam data BPS, struktur ketenagakerjaan Indonesia per November 2025 terdapat 218,85 juta penduduk usia kerja, meningkat 0,861 juta orang jika dibandingkan Agustus 2025.

Untuk angkatan kerja mencapai 155,27 juta orang, atau bertambah 1,262 juta orang. Sementara bukan angkatan kerja mencapai 63,58 juta orang atau menurun 0,580 juta orang.

Dari angkatan kerja tersebut, sebanyak 147,91 juta orang di antaranya bekerja dan bertambah 1,371 juta orang dibandingkan Agustus 2025.

Jika dirinci penduduk yang bekerja yaitu terdiri atas satu pekerja penuh yang jumlahnya sebanyak 100,49 juta orang di mana jumlah orang pekerja penuh bertambah sebanyak 1,85 juta orang.

Berikutnya adalah pekerja paruh waktu jumlahnya mencapai 35,858 juta orang di mana jumlah pekerja paruh waktu ini turun sebanyak 0,438 juta orang. 

Setengah pengangguran jumlahnya sebanyak 11,558 juta orang di mana jumlah ini menurun sebanyak 0,042 juta orang dibandingkan dengan bulan Agustus 2025.

 

3. Perbandingan Pekerja Laki-Laki dan Perempuan

Selanjutnya untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada November 2025 sebesar 70,95 persen atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan Agustus 2025 yang mencapai 70,59 persen.

Jika dibedakan menurut jenis kelamin, maka TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan di mana tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 84,83 persen sementara tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 56,91 persen. 

Baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan mengalami peningkatan pada bulan November jika dibandingkan dengan Agustus 2025. Berikutnya adalah tingkat pengangguran terbuka.

4. Data Pengangguran

Selama periode Agustus 2025 sampai dengan November 2025 atau dengan kata lain pada November 2025 terdapat 7,35 juta orang menganggur di mana angka ini setara dengan tingkat pengangguran terbuka yang turun menjadi sebesar 4,74 persen. 

"Apabila kita bandingkan dengan bulan Agustus 2025, maka penurunan dari tingkat pengangguran terbuka pada bulan November 2025 ini adalah turun sekitar 0,11 persen basis point," ungkap Amalia. 

Jika dirinci, maka penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan dengan Agustus 2025 terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan dan tingkat pengangguran terbuka ini juga mengalami penurunan baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan.

5. Penyerapan Tenaga Kerja

Selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha. Jika dibandingkan dengan Agustus 2025, maka hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja kecuali aktivitas jasa lainnya dan pengadaan listrik dan gas. Tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.

Sementara itu, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan tenaga kerja terbanyak pada bulan November dibandingkan dengan Agustus 2025 adalah lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman yang naik sebesar 0,381 juta orang. Kemudian industri pengolahan juga naik 196 ribu orang dan perdagangan juga naik sekitar 168 ribu orang.

Pada November 2025, dari sebanyak 147,91 juta orang penduduk bekerja, sebesar 38,81 persennya berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai di mana dibandingkan dengan Agustus 2025, penduduk bekerja yang berstatus buruh, karyawan, atau pegawai mengalami penambahan terbanyak yaitu sekitar 625 ribu orang.
 
Dalam tiga bulan terakhir, jumlah penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri mengalami penurunan yakni sebesar 0,68 juta orang. Sementara itu, sejalan dengan peningkatan penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, pegawai, proporsi pekerja formal per November 2025 juga mengalami peningkatan dimana proporsi pekerja formal pada bulan November 2025 menjadi 42,30 persen dari total penduduk bekerja.

 

6. Pendidikan Tenaga Kerja RI

Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menyampaikan penduduk bekerja menurut tingkat pendidikannya. Pada November 2025, sebesar 13,01 persen penduduk bekerja berpendidikan tinggi atau dengan gelar diploma ke atas. 

Sementara itu, 34,63 persen penduduk bekerja adalah berpendidikan SD ke bawah dan jika dibandingkan dengan Agustus 2025, proporsi pekerja pendidikan dengan pendidikan SMP dan SMK ini mengalami peningkatan.
 
Pada November 2025, persentase pekerja yang bekerja penuh adalah sebesar 67,94 persen atau sekitar 100,5 juta orang yang memang bekerja penuh atau bekerja lebih atau sama dengan 35 jam per minggu. Proporsi pekerja penuh ini mengalami peningkatan yang meningkat sebesar 0,62 persen basis point dari yang sebelumnya 67,32 persen di bulan Agustus 2025.

Dengan demikian, proporsi pekerja dengan jam kerja tidak penuh atau yang bekerja selama 1 sampai dengan 34 jam seminggu adalah sebesar 32,06 persen atau sekitar 47,42 juta orang. 

Di antara pekerja tidak penuh, ada pekerja setengah pengangguran yaitu pekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan. 

Untuk tingkat setengah pengangguran di bulan November 2025 mengalami penurunan menjadi 7,81 persen dari sebelumnya di bulan Agustus 2025 yang sebesar 7,91 persen.

7. Angka Kemiskinan Turun

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan nasional berhasil ditekan hingga ke level 8,25 persen per September 2025, turun 0,22 persen poin dibandingkan Maret 2025.

Penurunan ini setara dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 490 ribu orang, sehingga total penduduk miskin per September 2025 tercatat sebesar 23,36 juta orang.

Amalia menjelaskan, Garis Kemiskinan (GK) pada September 2025 mengalami kenaikan 5,30 persen dari posisi Maret 2025. Namun, ia menekankan pentingnya menerjemahkan angka per kapita tersebut ke dalam konteks pengeluaran riil sebuah keluarga.

Mengingat rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,76 anggota keluarga, BPS menetapkan ambang batas pengeluaran bulanan yang lebih konkret.

"Garis kemiskinan per kapita perlu diterjemahkan menjadi garis kemiskinan per rumah tangga dan oleh sebab itu pada September 2025 secara rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia terdapat 4,76 anggota keluarga sehingga garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah sebesar Rp3.053.269 per bulan," katanya.

 

8. Data Kemiskinan di Perkotaan dan Pedesaan

Amalia juga mengingatkan bahwa angka ini merupakan rata-rata nasional yang bersifat dinamis. "Setiap provinsi juga memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda bergantung pada tingkat harga dan komoditas yang dikonsumsi di daerah tersebut. akan lebih tepat bila kita lihat dalam konteks bulanan bukan dalam konteks harian," tambahnya.

Meskipun kemiskinan menurun baik di perkotaan sebesar 6,6 persen, maupun pedesaan sebesar 10,72 persen, BPS mencatat bahwa konsentrasi penduduk miskin masih mendominasi di Pulau Jawa dengan jumlah 12,32 juta orang atau 52,75 persen dari total nasional. Sementara itu, penurunan terdalam terjadi di wilayah Maluku dan Papua yang mencapai 0,68 persen poin.

Terkait ketimpangan, Indeks Gini (Gini Ratio) nasional ikut membaik di angka 0,363, turun 0,012 basis poin dari Maret 2025. Ketimpangan di wilayah perkotaan (0,383) terpantau masih jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan (0,295).

Perbaikan potret sosial ini didorong oleh beberapa faktor fundamental sepanjang 2025, di antaranya, realisasi bansos hingga September 2025 meningkat 75 persen dari target APBN, termasuk penyaluran PKH kepada 9,69 juta keluarga.

Kemudian produksi padi pada September 2025 naik 8,75 persen secara tahunan (yoy), memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani dan terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,90 juta orang dalam satu tahun terakhir dengan peningkatan pada kegiatan formal.

9. Garis Kemiskinan Rp641.443 per Kapita, Setara Rp3,05 Juta per Rumah Tangga

BPS mencatat per September 2025, Garis Kemiskinan (GK) nasional tercatat berada di level Rp641.443 per kapita per bulan. Angka ini menjadi tolok ukur utama untuk mengklasifikasikan rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin.

Data ini merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menggunakan pendekatan pengeluaran di tingkat rumah tangga.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, dalam praktiknya pengeluaran penduduk tidak seluruhnya dilakukan secara individual. Sebagian pengeluaran dilakukan secara bersama-sama dalam satu rumah tangga, sementara sebagian lainnya dicatat sebagai pengeluaran individu.

“Pengeluaran individu, misalnya membeli makanan jadi, dapat dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga. Namun, pengeluaran lain seperti pembelian beras, sewa rumah, listrik, dan bahan bakar merupakan pengeluaran bersama dalam satu rumah tangga,” ujar Amalia.

Berdasarkan kondisi tersebut, BPS menegaskan bahwa garis kemiskinan per kapita perlu diterjemahkan ke dalam konteks rumah tangga agar lebih mencerminkan kondisi riil masyarakat.

Amalia mencontohkan, pada September 2025 rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,76 anggota keluarga. Dengan demikian, garis kemiskinan per rumah tangga miskin setara dengan Rp3.053.269 per bulan.

Dia menambahkan, garis kemiskinan nasional merupakan rata-rata tertimbang dari garis kemiskinan provinsi, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

"Artinya, setiap provinsi memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda, bergantung pada tingkat harga dan komoditas yang dikonsumsi di masing-masing daerah," tegasnya.

Selain itu, garis kemiskinan disusun berdasarkan kebutuhan minimum bulanan untuk makanan dan nonmakanan, sehingga lebih tepat dipahami dalam konteks bulanan, bukan harian.

(Dani Jumadil Akhir)

Halaman:
Lihat Semua
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Finance lainnya