5 Fakta Efisiensi Besar-Besaran Anggaran Kementerian untuk Jaga Defisit APBN 2026

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan langkah efisiensi anggaran secara menyeluruh guna menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali, dengan kemungkinan pemotongan belanja di kementerian dan lembaga serta penyesuaian operasional program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di sisi lain, Istana memastikan program-program unggulan tersebut tidak akan dipangkas, melainkan tetap berjalan dengan penguatan efisiensi pada pos anggaran yang dinilai kurang produktif.

Berikut fakta-fakta menarik terkait rencana efisiensi anggaran kementerian untuk menjaga defisit APBN 2026:

1. Purbaya Lapor Presiden

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mematangkan rencana efisiensi besar-besaran di tubuh kementerian dan lembaga (K/L). Hal ini disampaikan menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026), sebagai tindak lanjut koordinasi sebelumnya dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut Purbaya, tantangan dalam mendorong K/L untuk melakukan penghematan secara mandiri sehingga pemerintah pusat kemungkinan akan mengambil langkah intervensi langsung.

“Mungkin, karena ada putusan efisiensi yang sudah kami rapatkan sebelumnya dengan Menko Perekonomian tentang efisiensi,” katanya.

2. Tidak Mau Potong Anggaran

Purbaya menyoroti kecenderungan kementerian yang justru menambah usulan anggaran saat diminta melakukan penghematan. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan menetapkan besaran potongan yang harus disesuaikan oleh masing-masing instansi.

“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh tidak mau memotong, mereka menaikkan semua malah. Kalau bisa saya putuskan saya potong berapa, mereka yang sesuaikan. Nanti kami akan kasih tahu ke mereka,” ujarnya.

3. Fokus Efisiensi

Fokus efisiensi akan diarahkan pada belanja yang dianggap tidak mendesak atau memiliki dampak rendah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Nanti kan tadinya kami minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara. Macam-macam. Rapat tidak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, itu kan bisa dipilih,” tambah Purbaya.