JAKARTA – Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sangat besar, meski pemerintah telah meluncurkan paket transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi. Bila tidak ada tambahan kebijakan lain, defisit APBN 2026 diprediksi akan melampaui 3%.
Mengutip simulasi perhitungan Great Institute dengan model quadruple shocks (kenaikan harga minyak, pelemahan rupiah, lonjakan imbal hasil obligasi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi), hasilnya menunjukkan sinyal risiko yang semakin rentan.
Pada skenario pertama, jika harga minyak bertahan di rentang USD 93–97 per barel, defisit diperkirakan berada dalam kisaran 3,25–3,55% dari PDB. Pada skenario kedua, jika disrupsi distribusi energi di Selat Hormuz berlanjut dan harga minyak bertahan di rentang USD 95–105 per barel, defisit diperkirakan berada dalam kisaran 3,40–3,80% dari PDB.
Pada skenario ketiga, jika terjadi eskalasi konflik berkepanjangan dan harga minyak bertahan di rentang USD 105–120 per barel, defisit diperkirakan berada dalam kisaran 3,80–4,30% dari PDB.
Seluruh skenario turut memperhitungkan komponen nilai tukar rupiah, imbal hasil obligasi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Adrian Nalendra Perwira, menjelaskan bahwa perbedaan utama antar skenario bukan hanya besaran tekanannya, tetapi juga jenis respons kebijakan yang diperlukan.
“Pada skenario pertama dan kedua, penyesuaian harga BBM subsidi belum menjadi instrumen utama. Fokusnya masih pada disiplin fiskal, reprioritisasi belanja, evaluasi kerja fleksibel ASN, pengaturan MBG lima hari beserta pembekuan ekspansi penerima baru bila tekanan berlanjut, serta efisiensi belanja yang multiplier-nya rendah. Di tahap ini, negara masih punya ruang untuk menahan tekanan tanpa langsung masuk ke keputusan yang mahal secara politik,” ujar Adrian, Sabtu (4/4/2026).