JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai dukungan lembaga jasa keuangan, terutama sektor perbankan, sangat krusial untuk menyukseskan berbagai program pembangunan nasional. Meski dukungan fiskal pemerintah dinilai memadai, keterlibatan perbankan diperlukan untuk memperkuat fungsi intermediasi bagi perekonomian.
Pernyataan tersebut disampaikan merespons langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah menyiapkan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB), guna mendorong perbankan lebih aktif mendanai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Purbaya menilai selama ini ada kecenderungan perbankan lebih memilih menempatkan likuiditas mereka di bank sentral daripada menyalurkannya ke proyek pembangunan.
“Itu sudah cukup semua dari pemerintah, tetapi masih ada program-program pembangunan lain, di mana mungkin selama ini bank-bank malas dan lebih suka menaruh dananya di bank sentral. Mungkin didorong ke arah sana, ke sektor riil dan pembangunan,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Purbaya memandang positif inisiatif OJK tersebut, namun ia tetap akan mengkaji isi peraturan secara menyeluruh setelah resmi diterbitkan.
Adapun Purbaya menekankan bahwa inti dari pertumbuhan ekonomi adalah memastikan perbankan menjalankan tugas utamanya dalam memberikan pinjaman.
“Itu kalau dikerjakan mestinya bagus, tetapi saya belum melihat seperti apa peraturannya. Nanti saya ases terlebih dahulu peraturannya seperti apa, baru saya bisa memberikan komentar yang lebih tepat. Yang penting adalah setiap upaya untuk memastikan bank melakukan fungsi intermediasinya, yaitu memberi pinjaman, itu baik untuk ekonomi,” jelas Purbaya.