Purbaya Bebaskan Cukai Etanol Campuran BBM, Ini Alasannya

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi melakukan regulasi terbaru yang merombak mekanisme pembebasan cukai etanol atau etil alkohol. Langkah strategis ini diambil pemerintah guna menyederhanakan prosedur birokrasi sekaligus mendukung percepatan program transisi energi di tanah air.

Penerbitan aturan anyar ini juga menjadi jawaban atas keluhan PT Pertamina Patra Niaga yang sebelumnya meminta agar persyaratan administratif pembebasan cukai untuk komoditas bioetanol dipermudah.

Kebijakan fiskal tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2026 yang telah resmi diundangkan pada 25 Mei 2026. Regulasi ini berfungsi sebagai revisi atas aturan terdahulu, yakni PMK Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai.

Pemerintah menegaskan bahwa pelonggaran aturan ini merupakan komitmen nyata untuk memperkuat pilar energi berkelanjutan di dalam negeri.

“Untuk mendukung program pemerintah di bidang ketahanan energi nasional serta mewujudkan transisi dan pemanfaatan energi bersih melalui kegiatan pencampuran barang kena cukai berupa etil alkohol dengan produk hasil kilang minyak bumi,” demikian bunyi bagian menimbang dalam PMK nomor 34, dikutip Jumat (29/5/2026).

Melalui PMK yang baru ini, Purbaya menambahkan satu ayat komplemen di dalam Pasal 8 dari aturan yang berlaku sebelumnya. Lewat penyisipan pasal tersebut, Purbaya memperluas definisi operasional sektor industri terkait demi memangkas hambatan persyaratan fasilitas pembebasan cukai.