Perampingan BUMN Hemat Rp50 Triliun, Danantara Jamin Tak Ada PHK Karyawan

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menjamin tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan dalam proses perampingan badan usaha milik negara (BUMN).

"Seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi seiring upaya penataan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi," kata Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Danantara saat ini sedang melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200-300 perusahaan yang ditargetkan rampung pada 2026.

Menurut Dony, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar transformasi BUMN tidak merugikan para pekerja.

“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” ucapnya.

Dia menjelaskan perampingan dilakukan untuk mengatasi tingginya jumlah perusahaan yang tidak efisien dan mengalami kerugian. Dari total 1.077 perusahaan yang ada saat ini, sekitar 52 persen tercatat merugi dengan akumulasi kerugian mencapai Rp20 triliun.

Meski demikian, Danantara memilih mempertahankan seluruh tenaga kerja setelah melakukan perhitungan terhadap dampak finansial dari proses konsolidasi tersebut.

Menurut Dony, nilai penghematan yang dihasilkan dari proses konsolidasi jauh lebih besar dibandingkan biaya yang diperlukan untuk mempertahankan seluruh karyawan.

“Kita hitung, kalau dari perusahaan-perusahaan yang kita streamlining ini, berapa sih biaya tenaga kerjanya setahun? Ternyata cuma Rp2-3 triliun,” ucapnya.

“Jadi saya berpikir, kalau gitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun,” kata Dony.

Dia menegaskan tidak ada pengurangan pegawai dalam proses restrukturisasi tersebut. Seluruh karyawan akan dialihkan ke perusahaan-perusahaan hasil penggabungan.

“Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Karena tadi pemikiran kita, kita tidak mau juga menzalimi karyawan. Karena itu kan bukan salah mereka,” ungkapnya.

Selain memastikan tidak ada PHK, Dony mengungkapkan program perampingan BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga Rp50 triliun per tahun.

Menurutnya, selama ini terdapat praktik transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga perusahaan di bawahnya yang menimbulkan inefisiensi signifikan.

“Selama ini kita membiasakan layering transaction antara induk ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke cicit, yang menyebabkan inefisiensi. Kurang lebih inefisiensinya itu Rp30 triliun,” kata Dony.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah penggabungan PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping (PIS) yang berada dalam satu rantai bisnis.

Melalui merger tersebut, Danantara berhasil memangkas berbagai biaya transaksi internal dan potensi kerugian akuntansi.

“Contoh pertama, kita merger sekarang, kita sudah menghemat kurang lebih sekitar 600–700 juta dolar AS dari hasil merger ini,” ujarnya.

Praktik serupa juga ditemukan di lingkungan Telkom Group, di mana sejumlah proyek pembangunan jaringan serat optik harus melewati beberapa lapis perusahaan sebelum dieksekusi sehingga menimbulkan biaya tambahan.

Dony mengatakan, apabila seluruh proses streamlining berhasil diselesaikan dan jumlah perusahaan dipangkas menjadi sekitar 254 entitas, Danantara akan memperoleh penghematan langsung sekitar Rp50 triliun tanpa harus menunggu peningkatan profitabilitas perusahaan hasil konsolidasi.

“Jadi kita punya Rp50 triliun kalau proses ini selesai kita laksanakan. Kita punya immediate saving tanpa kita harus melakukan improvement terhadap kualitas pengelolaan dan profitability daripada hasil penggabungan. Di depan mata kita ada Rp50 triliun,” pungkasnya.

 

(Dani Jumadil Akhir)