JAKARTA - Program swasembada bawang putih nasional didukung melalui pengembangan kawasan budidaya seluas 10.000 hektare (ha) di Jawa Barat pada 2026. Pengembangan ini melibatkan mitra strategis, kelompok tani, dan masyarakat.
Secara keseluruhan, PTPN Group menargetkan pengembangan bawang putih seluas 24.000 hektare pada periode 2026–2029. Pengembangan bawang putih menjadi semakin strategis mengingat kesenjangan antara produksi domestik dan kebutuhan nasional masih sangat besar.
Data Kementerian Pertanian menunjukkan produksi bawang putih dalam negeri berada di kisaran 39.000-40.000 ton per tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai sekitar 600.000 ton per tahun.
Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Direktur Utama PTPN III Denaldy Mulino Mauna, mengatakan pengembangan bawang putih merupakan bagian dari transformasi peran PTPN Group sebagai BUMN perkebunan dalam mendukung agenda strategis Pemerintah Republik Indonesia.
“Target kita bukan sekadar mengejar swasembada. Yang ingin kita bangun adalah industri bawang putih nasional yang sehat, berkelanjutan, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Dengan kesenjangan produksi dan kebutuhan yang masih sangat besar, kita perlu membangun ekosistemnya secara serius dan terukur,” ujar Denaldy dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Sebagai bagian dari percepatan program tersebut, PTPN Group melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan 14 mitra strategis di Bandung,
Pada tahap pertama, ke-14 mitra tersebut menyatakan komitmen pengembangan bawang putih dengan total luasan sekitar 6.500 hektare.
Menurutnya, pengembangan tahap awal akan diarahkan pada percepatan penyediaan benih bawang putih berkualitas sebagai fondasi utama peningkatan produksi. Setelah ketersediaan benih semakin kuat, pengembangan selanjutnya akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bawang putih konsumsi nasional.
PTPN Group juga berkomitmen membantu menjawab berbagai kendala implementasi di lapangan, termasuk kebutuhan lahan yang sesuai.
“Kalau persoalannya lahan yang sesuai, kami bersama pemerintah akan membantu mencarikan. Areal yang sudah siap akan segera kita kerjakan, sementara areal yang masih dikelola masyarakat akan kita dorong melalui pola kemitraan. Masyarakat harus menjadi bagian dari ekosistem dan ikut menikmati manfaat ekonominya,” lanjut Denaldy.