RI Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Industri Makanan Olahan Disorot

JAKARTA - Perbincangan mengenai pangan olahan semakin ramai di media sosial. Berbagai konten mengulas komposisi, bahan tambahan pangan, hingga dampak makanan ultra-proses terhadap kesehatan. Sebagian membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi tidak sedikit yang menyederhanakan persoalan dan menimbulkan anggapan bahwa semua pangan hasil proses industri pasti berbahaya.

Yang terbaru muncul informasi berantai dan sejumlah konten di sosial media tentang anggapan bahaya makan sosis. Informasi ini tentu saja bisa menyesatkan jika tidak dilengkapi dengan konteks masalahnya. Padahal, industri makanan olahan memiliki pangsa pasar yang sangat besar dengan rekam jejak yang panjang dan kredibel.

Sejumlah pakar di bidang pangan menjelaskan informasi mengenai suatu bahan terkadang disajikan tanpa menjelaskan jumlah pemakaian, tingkat paparan, pola konsumsi, maupun konteks penelitian. Istilah seperti bahan kimia, pengawet, perisa, dan pangan ultra-proses akhirnya kerap diposisikan sebagai penanda bahaya. Padahal, keamanan dan kualitas pangan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan nama bahan atau panjangnya daftar komposisi.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) masa bakti 2022-2026 Giyatmi mengatakan, perdebatan mengenai pangan perlu ditempatkan dalam kerangka ilmiah. Menurutnya ilmu pengetahuan harus menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pangan.

“Perdebatan mengenai pangan tidak boleh hanya didasarkan pada persepsi atau tren global. Indonesia membutuhkan kebijakan pangan yang dibangun di atas bukti ilmiah agar mampu menjawab tantangan gizi, keamanan pangan, ketahanan pangan, sekaligus mendorong inovasi industri pangan nasional. Teknologi pangan bukan masalah, melainkan bagian dari solusi,” kata Giyatmi seperti dikutip, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Giyatmi menilai pembahasan mengenai pangan tidak seharusnya berhenti pada pertentangan antara produk alami dan hasil pengolahan. Penilaian perlu mempertimbangkan keamanan, mutu, kandungan gizi, manfaat, serta pola konsumsi secara menyeluruh. 

“Sains harus menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.