JAKARTA – Antrean pembelian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi sorotan. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari peralihan konsumsi BBM nonsubsidi ke Pertalite hingga dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah dan Pertamina melakukan sejumlah langkah untuk mengurai antrean sekaligus memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi mendorong sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM subsidi, khususnya Pertalite.
Peralihan konsumsi tersebut meningkatkan permintaan terhadap Pertalite dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan antrean di sejumlah SPBU Makassar.
"Masalahnya sekarang adalah banyak orang yang awalnya tidak memakai BBM subsidi, sekarang shifting pindah ke subsidi. Ini karena harganya melonjak," kata Bahlil.
Pemerintah juga menemukan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi melalui kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi.
Bahlil mengungkapkan terdapat kendaraan, termasuk mobil dan truk, yang memiliki tangki berkapasitas ratusan liter. Bahkan, kapasitas tangki yang dimodifikasi disebut dapat mencapai 700 liter hingga 1 ton.
"Ada mobil-mobil Pajero, mobil-mobil truk bikin tangki gede besar sampai 700 liter, 1 ton, isi minyak di situ," ujar Bahlil.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman mengatakan pemerintah bersama aparat penegak hukum dan Pertamina tengah menelusuri dugaan praktik tersebut.
Menurut Laode, salah satu modus yang ditemukan adalah memperbesar kapasitas tangki kendaraan agar dapat menampung BBM lebih banyak daripada kapasitas standar.
Bahlil menegaskan antrean panjang di Makassar bukan disebabkan oleh kelangkaan BBM secara nasional.
Ia menyebut cadangan BBM nasional masih berada dalam batas minimal yang ditetapkan pemerintah, yakni sekitar 18–20 hari.
"Cadangan nasional kita 20 hari. Harusnya tidak logis masa terjadi antre," kata Bahlil.
Dengan demikian, pemerintah menilai persoalan di Makassar berkaitan dengan pola konsumsi dan distribusi di lapangan, termasuk dugaan pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar.
Pertamina Patra Niaga melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan mengurai antrean di Makassar.
Dari sisi distribusi, Pertamina menambah 17 mobil tangki, meningkatkan penerimaan BBM dari kapal ke depot, serta memperpanjang jam operasional penyaluran dari depot ke SPBU.
Pertamina juga menambah jalur khusus Pertalite di sejumlah SPBU dan mengoperasikan SPBU modular di kawasan CPI sebagai alternatif layanan bagi masyarakat.
Pertamina menyebut kondisi antrean di sejumlah SPBU Makassar mulai melandai setelah berbagai langkah tersebut diterapkan.
Bahlil mengatakan pemerintah tengah memformulasikan aturan baru terkait pembelian BBM subsidi.
Aturan tersebut disiapkan untuk mencegah peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi sekaligus memastikan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah bersama aparat penegak hukum akan meningkatkan pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi.
Bahlil juga meminta masyarakat yang dinilai mampu untuk tidak menggunakan BBM subsidi agar kuota yang tersedia dapat digunakan oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran subsidi.
(Feby Novalius)