Pemerintah Buka Pintu Proyek Strategis bagi Kadin, Siasati Keterbatasan APBN

Dalam kesempatan sama, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka menggarisbawahi soal prioritas dari APBN memang sekarang lebih banyak fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan social development, sedangkan untuk infrastruktur kami tawarkan melalui model bisnis bersama dunia usaha. 

"Bappenas menawarkan proyek-proyek yang sejalan dengan rencana jangka menengah dan panjang, lalu kita bicarakan bersama struktur model bisnisnya," jelas Hari.

Kebutuhan menggandeng dunia usaha kian mendesak karena pemerintah terikat target waktu politis hingga 2029 serta visi Indonesia Emas 2045. Sedikitnya terdapat 60 program dan proyek prioritas nasional (PKPN) serta Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan segera berjalan lewat persiapan proyek terpadu bersama swasta.

"Pemerintah itu dikejar waktu 2029 sampai nanti 2045, maka proyek-proyek yang dicanangkan Presiden terkait PKPN dan PSN harus segera running dengan melibatkan dunia usaha yang tepat. Proyek-proyek secara detail sedang kita petakan dari 60 ini, dengan milestone keberhasilan beberapa proyek PKPN di tahun 2026 sudah mulai jalan," kata Putut.

Dari puluhan portofolio tersebut, fokus kemitraan diarahkan pada sektor pangan, hilirisasi industri bernilai tambah tinggi, dan kedaulatan energi. Urgensi penguatan energi alternatif dan terbarukan menjadi perhatian mendesak di tengah tingginya kerentanan pasokan global imbas ketegangan geopolitik internasional, seperti dinamika di kawasan Selat Hormuz.

"Hilirisasi penting agar kita tidak lagi hanya menjadi penjual barang mentah, melainkan produsen produk bernilai tambah tinggi. Kedaulatan energi juga menjadi flagship Presiden karena kondisi kita berat akibat isu Selat Hormuz, sehingga energi baru terbarukan dan alternatif harus kita bangun bersama," urai Putut.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho menekankan relasi kerja sama kini dituntut bergerak lebih gesit, terintegrasi, dan membuahkan hasil nyata bagi perekonomian nasional.

"Kami berpandangan bahwa pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah membutuhkan dunia usaha atau dunia usaha membutuhkan pemerintah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun ekosistem yang membuat keduanya dapat bergerak bersama secara lebih cepat, pasti, dan produktif," tutur Taufan.