Kadin Kawal Target Investasi Rp2.300 Triliun di 2027

JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mendorong dunia usaha meningkatkan investasi untuk mendukung target penanaman modal nasional sebesar Rp2.300 triliun pada 2027. Kadin juga menargetkan penguatan perannya sebagai mitra strategis pemerintah seiring revisi Undang-Undang Kadin.

"Danantara merupakan engine of growth untuk mencari mitra di dalam maupun luar negeri. Kadin di bidang investasi, hilirisasi, dan transisi energi harus mendorong investasi agar tumbuh dari Rp2.000 triliun menjadi Rp2.300 triliun pada tahun depan," kata Anindya dalam Rapat Koordinasi Nasional Kadin di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Anindya meminta pelaku usaha tetap optimistis dengan mempertimbangkan risiko di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurut dia, sejumlah proyek investasi di daerah masih menunjukkan perkembangan positif meskipun pasar global menghadapi gejolak.

Ia mencontohkan proyek Bintan Alumina yang dikunjunginya sekitar enam bulan lalu. Saat itu, investor asal China tetap melanjutkan penanaman modal meskipun kondisi pasar global bergejolak.

Peluang investasi juga terlihat di kawasan industri Weda Bay setelah kunjungan kerja Presiden. Menurut Anindya, dukungan kebijakan yang memadai berpotensi mendorong tambahan investasi sebesar 5 miliar hingga 10 miliar dolar AS.

Kadin menilai pelaku usaha perlu melihat prospek investasi dalam jangka panjang, bukan hanya berdasarkan fluktuasi pasar dalam waktu dekat.

"Kalau melihat satu atau dua tahun memang cukup bising, tetapi dalam konteks sepuluh tahun ke depan kita jangan sampai ketinggalan. Memilih untuk optimistis bukan berarti tanpa risiko atau murah, melainkan menempatkan kita tetap di tengah kerangka investasi dan hilirisasi," ujarnya.

Anindya juga menyoroti peluang investasi di sektor teknologi, khususnya pusat data (data center). Ia menyebut adanya pesanan fasilitas pusat data dengan kebutuhan daya mencapai 10 gigawatt (GW).

Menurut dia, kebutuhan listrik untuk fasilitas tersebut perlu diselaraskan dengan kebutuhan energi sektor industri lainnya. Di sisi lain, tantangan penghimpunan modal melalui pasar uang dan pasar modal global juga perlu diperhitungkan.

Di tengah perang dagang dan konflik geopolitik, Anindya menilai aktivitas ekonomi harus terus berjalan agar Indonesia tidak kehilangan momentum pertumbuhan.

"Saya yakin perang dagang dan konflik akan jalan terus, tetapi hidup tidak bisa berhenti mengayuh karena kalau tidak kita akan jatuh dari sepeda. Meski tidak gampang mencari kapital di pasar uang hari ini, bukan berarti kita tidak bisa," tuturnya.

Dalam kunjungannya ke 38 provinsi, Anindya juga mencermati tingginya ketergantungan belanja daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Untuk mengurangi ketimpangan aktivitas ekonomi, Kadin mendorong investasi hilirisasi pertambangan di kawasan timur Indonesia serta pengolahan hasil perkebunan di wilayah barat, termasuk Sumatra.

Anindya menyebut sekitar 92 persen aktivitas ekonomi nasional berada di luar belanja pemerintah. Karena itu, ia menilai dunia usaha memiliki peran penting dalam mendorong investasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia berharap revisi Undang-Undang Kadin dapat memperkuat posisi organisasi tersebut sebagai mitra strategis pemerintah dalam perumusan kebijakan ekonomi.

"Bulan depan insyaallah revisi Undang-Undang Kadin bisa diketok setelah pembahasan DIM bersama pemerintah, menegaskan posisi Kadin sebagai mitra strategis non-APBN yang dilibatkan sejak hulu perumusan regulasi untuk menggerakkan kapasitas SDM dan UMKM karena 92 persen ekonomi kita berada di luar belanja pemerintah," kata Anindya

(Feby Novalius)