BALI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama regulator asuransi negara-negara ASEAN menyepakati empat prioritas strategis pengawasan asuransi tahun 2027 sebagai langkah memperkuat ketahanan industri, meningkatkan pelindungan pemegang polis, serta mendorong pengembangan sektor perasuransian yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan. Kesepakatan ini sekaligus menegaskan komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk membangun industri asuransi yang semakin tangguh, terintegrasi, dan mampu merespons dinamika risiko lintas negara.
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama 29th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting (AIRM) yang disampaikan dalam Joint Plenary Meeting bersama 52nd ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting di Bali, Kamis (19/11). Pertemuan yang dipimpin Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK sekaligus Ketua AIRM, Ogi Prastomiyono, tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan arah kebijakan pengawasan dan pengembangan industri asuransi antara regulator dan pelaku industri di kawasan ASEAN.
Ogi menegaskan bahwa kolaborasi yang semakin erat antara regulator dan industri merupakan faktor penting dalam menghadapi perkembangan risiko serta tantangan sektor perasuransian yang semakin kompleks. Sinergi tersebut juga diperlukan untuk memperkuat daya saing industri dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian kawasan.
“Kerja sama yang semakin erat antara regulator dan industri merupakan fondasi penting untuk membangun pasar perasuransian ASEAN yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian kawasan,” kata Ogi, (20/11/2026).
Dalam rangkaian pertemuan tersebut, regulator dan pelaku industri membahas sejumlah isu strategis yang memengaruhi arah perkembangan industri asuransi, antara lain penguatan pengawasan, keuangan berkelanjutan, transformasi digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), pelindungan pemegang polis, serta pengelolaan risiko lintas negara.
Salah satu perhatian utama adalah penguatan program pelindungan pemegang polis (policyholder protection program). Melalui forum tersebut, negara-negara ASEAN bertukar pengalaman mengenai penerapan berbagai model program pelindungan pemegang polis, termasuk yang telah dikembangkan di Singapura, Vietnam, dan Indonesia.