JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada seluruh Gubernur di Indonesia. Dalam pedoman tersebut, terdapat sejumlah komponen yang menjadi dasar penentuan besaran upah minimum, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Yassierli mengatakan, penghitungan upah minimum 2027 harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah. Hal ini dilakukan agar kebijakan pengupahan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha.
"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli dalam keterangan resmi, Kamis (19/11/2026).
Pedoman tersebut disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan pengupahan.
Adapun bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki upah minimum pada 2026, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.
Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 hingga 1 dan menjadi variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.