Menurut Yassierli, penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.
Penentuan nilai alfa tersebut dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara itu, penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
Selain inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa, pemerintah juga menggunakan data KHL 2026 sebagai salah satu dasar penghitungan upah minimum 2027. Data tersebut mencakup KHL tingkat provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK.
Data KHL 2026 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung menggunakan metodologi akademis. Penggunaan data tersebut bertujuan memastikan kebutuhan riil pekerja dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak turut diperhitungkan dalam penetapan upah minimum.
Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, gubernur dapat menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi persyaratan tertentu.
Baca selengkapnya: Formula Kenaikan UMP 2027, Diumumkan 21 November
(Taufik Fajar)