nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Lima Kelemahan Program BLT

Muhammad Ma'ruf, Jurnalis · Rabu 28 Mei 2008 15:42 WIB
https: img.okeinfo.net content 2008 05 28 19 113318 W7f6ZDOfKd.jpg

JAKARTA - Setidaknya ada lima efek buruk program kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) beranggaran Rp14,1 triliun yang digelontorkan pemerintah tahun ini.

Hal itu dikemukakan Tim Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Tim P2E-LIPI), pada keterangan pers dampak sosial kenaikan harga BBM di Kantor pusat LIPI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (28/5/2008).

Pertama, banyak warga miskin yang belum menerima BLT pada tahap pertama 2008, karena belum terdata sebagai penerima BLT. Akibat lemahnya metodologi dalam validasi data penerima BLT. Saat ini data yang digunakan adalah data warga miskin tahun 2005.

"Padahal dalam kurun waktu 3 tahun sesudahnya data tersebut belum tentu valid, karena kemungkinan ada warga yang pindah atau meninggal dunia," kata Peneliti Senior P2E LIPI Wijaya Adi.

Kedua, distribusi kartu BLT saat ini belum merata. Contoh terjadi di Bandung pelaksanaan pencairan kartu BLT masih sepi, karena rumah tangga miskin (RTM) belum menerima kartu BLT yang diperlukan untuk mencairkan dana BLT.

"Ketiga, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan cabang PT Pos Indonesia di daerah," jelas Wijaya.

Sejumlah warga miskin di kota Manado, Sulawesi Utara, dan Kotabaru Kalimantan Selatan belum menerima penyaluran BLT, karena PT Pos Indonesia di sana menyatakan belum menerima instruksi resmi penyaluran BLT dari pemerintah pusat.

Keempat, pemberian BLT dinilai kurang efektif untuk memecahkan kesulitan warga miskin. Dengan jumlah dana BLT sebesar Rp 100.000,- /bulan tetap saja tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi jumlah dananya juga tidak bertambah dari tahun 2005 hingga sekarang.

"Padahal tingkat inflasi meningkat dan harga barang-barang kebutuhan pokok juga merangkak naik," katanya.

Kelima, program BLT berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Sebagai contoh, kata dia, ratusan kepala desa di wilayah III Cirebon menolak kebijakan pemberian BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

Berdasarkan pengalaman BLT pada 2005, pembagian BLT selalu menyisakan gejolak di masyarakat karena pasti ada warga miskin yang tidak masuk daftar akibatnya melakukan protes ke kepala desa.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini