Larangan Ekspor Bauksit Buat Puluhan Ribu Pekerja Di-PHK

Kurniasih Miftakhul Jannah, Jurnalis · Selasa 26 Mei 2015 17:47 WIB
https: img.okezone.com content 2015 05 26 19 1155587 larangan-ekspor-bauksit-buat-puluhan-ribu-pekerja-di-phk-jcbTXRLUqN.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengatakan pelarangan ekspor bauksit menyebabkan ribuan pekerja tambang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Jadi PHK itu puluhan ribu sudah ya akibat dari tambangnya tidak berproduksi lagi. Dan tambang tidak berproduksi alat beratnya sewanya ditarik, sehingga alat beratnya sudah juga enggak ada yang menyewa lagi. Utangnya di bank tidak bisa dikembalikan," ungkapnya di Kantor Indef, Selasa (26/5/2015).

Dia menuding, rusaknya industri bauksit disebabkan oleh pelarangan mineral mentah (raw material) yang berdampak besar pada industri bauksit. Menurutnya, pelarangan tersebut membuat nilai ekspor bauksit Indonesia anjlok.

"Jadi Anda bayangkan pada 2013 itu ekspor kita kira-kira 50 juta ton. Bauksit ya, nikel enggak usah dihitung dulu ya. Tiba-tiba pada 2014 sekira 50 juta itu hilang dari pasar dunia. Akibatnya apa bauksit di dunia ya naik. Yang untung siapa? Ya trader. Itulah. Jadi masa kita rela menghancurkan kita sendiri tapi menguntungkan orang lain?" paparnya.

Bahkan pelarangan tersebut membuat pertumbuhan ekonomi di wilayah penghasil bauksit anjlok. Dia merincikan, pertumbuhan di Kalimantan secara keseluruhan pulau itu pertumbuhannya hanya 1,1 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional 4,7 persen.

"Ini cuma 1,1 persen Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah merata semua pertumbuhannya hancur akibat dari ini semua," sebutnya.

Disebutkan olehnya, pelarangan ekspor bauksit merupakan permintaan dari perusahaan alumunium Rusia UC Rusal yang berencana investasi pabrik pengolahan bauksit. Namun pada kenyataannya, pabrik pengolahan tersebut tak terealisasi.

"Ya kan kita bisa konstruksi, prosesnya, perubahan-perubahan itu kemudian kita bisa tahu. Kan saya ada fotonya kan. Pak Menko (Hatta) dengan wakil PM Rusia kemudian sama Rusal sama Pak Suryo Bambang Sulisto. Harusnya kan kalau persoalan ini diserahkan ke ESDM. Karena ESDM yang paling tahu bagaimana sih kalau orang janji bangun smelter. Ya ini janji gombal atau apa. Dan ini bukan pertama kali. Sudah sebelumnya melakukan MoU dengan Aneka Tambang 2007, tidak ada realisasinya," tukasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini