BBM Jangan Hanya Alat Pencitraan Jokowi, Pikirkan Juga Pertamina
JAKARTA - Penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai alat politik semata. Hal ini tidak lepas dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta harga BBM jenis premium diturunkan.
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean, mengatakan seharusnya pemerintah mengkaji secara komprehensif dan cermat sebelum memutuskan sesuatu hal yang berdampak di masyarakat, seperti penetapan harga BBM.
"Keinginan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk menurunkan harga BBM dalam paket kebijakan tahap ketiga sebaiknya jangan jadi alat politik semata," kata Ferdinand kepada Okezone.
"Jangan cuma menurunkan harga hanya untuk kepentingan politik karena akan jadi percuma dan sia-sia jika pasar ternyata tidak merespons kebijakan penurunan harga BBM tersebut," sambungnya.
Ferdinand menyebutkan, sebelum membuat keputusan, pemerintah juga harus mempersiapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat memfasilitasi masyarakat jika sewaktu-waktu kebijakan dari pemerintah tidak nyaman bagi masyarakat.
"Jika penurunan harga BBM tidak diikuti oleh kebijakan dari Kemenhub untuk meninjau ongkos transportasi, penurunan harga BBM akan sia-sia. Demikian juga jika tidak diikuti kebijakan lanjutan dari Kementerian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian maka percuma menurunkan harga BBM," tambahnya.
Menurut Ferdinand, selama ini keputusan penetapan harga BBM tidak diikuti oleh kebijakan-kebijakan kementerian terkait guna menjamin kenyamanan ekonomi dalam perekonomian nasional. Bahkan, kata Ferdinand, keputusan penetapan harga BBM cenderung mengabaikan beberapa faktor, seperti harga bahan pokok di pasar dan juga biaya atau ongkos transportasi.
"Ini sangat penting supaya kebijakan ini tidak terkesan hanya pencitraan politik semata. Pemerintah juga tidak boleh menjadikan Pertamina sebagai korban dari politik BBM dengan memaksa Pertamina menjual rugi BBM tanpa ada dana stabilisasi BBM atau kebijakan lain untuk menutupi kerugian Pertamina jika harus menjual BBM di bawah harga keekonomian," tutupnya.
(Fakhri Rezy)
