JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Thailand Prayut Chan-O-Cha memerintahkan delapan kementrian membeli karet dari petani untuk mengatasi krisis penurunan harga komoditas itu.
Langkah ini berlawanan dengan janji junta mengakhiri sejarah panjang subsidi pertanian yang memakan banyak anggaran pemerintah. Para petani karet pun menyambut gembira keputusan ini. Wilayah penghasil karet berada di Thailand bagian selatan yang selama ini menjadi basis kelompok anti-pemerintah yang mendukung kudeta Mei 2014 hingga militer berkuasa di negara itu sekarang.
Sejak itu harga karet global terus merosot dan saat ini dihargai sebesar 29 baht (sekira Rp11.000) per kilogram. Harga tersebut turun hampir setengahnya dari harga selama musim panas lalu. Para petani meminta junta membeli karet dengan harga 60 baht (Rp22.936) per kilogram. Permintaan itu sejauh ini ditolak oleh Prayut.
Sebelum menghadapi kemarahan dari para petani karet, Prayut memerintahkan sejumlah kementerian menggunakan anggaran mereka untuk mengatasi masalah besar penurunan harga komoditas itu. ”Sejumlah kementerian akan menelaah bagaimana cara mengucurkan anggaran mereka.
Setiap kementerian telah diminta mengajukan rencana mereka hingga hari ini,” ujar Prayut kemarin, dikutip kantor berita AFP. ”Pendekatan kami berupa tindakan dari tingkat hulu, tengah, hingga hilir. Kami akan membeli karet dengan harga sedikit di atas harga pasar serta memprosesnya.
Hasilnya akan digunakan semua kementerian dalam pengembangan sejumlah proyek seperti pembangunan stadion, trotoar, dan jalanan. Seperti dijadwalkan, kabinet telah mengesahkan rencana ini,” ungkap Prayut, dilansir Bangkok Post. Dia juga mengimbau para petani karet di Thailand untuk memelihara tanaman lain sehingga petani karet tak perlu mengandalkan subsidi pemerintah jika harga karet global turun drastis.Â
Masih belum jelas bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada para petani karet dan memperbaiki industri tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir para petani karet mengancam menggelar unjuk rasa. Sayangnya, demonstrasi masih dilarang oleh junta militer.(rai)
Follow Berita Okezone di Google News
(rhs)
