Banyak Perizinan Hotel Bermasalah
YOGYAKARTA – Pemkot Yogyakarta dan Sleman diharapkan memiliki mekanisme dispute resolution (penyelesaian masalah) untuk mengatur proses pembuatan izin pembangun hotel maupun apartemen.
Selama ini, Ombudsman RI (ORI) DIY menemukan banyak izin yang bermasalah. Permasalahan yang paling utama terkait pengurusan izin pembangunan, di antaranya terkait keberadaan warga yang berdampak langsung jarang dilibatkan.
“Harus ada mekanisme dispute resolution. Perda harus mengatur itu. Di Jawa Timur sudah ada,” kata Kepala ORI DIY, Budhi Masturi.
Menurutnya, proses pengajuan izin pembangunan hotel mau pun apartemen dengan me libatkan warga terdampak saat ini masih minim. Akibatnya, mereka pun melaporkan ke instansinya untuk menyelesaikan sengketa tersebut. “Proses pelibatan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mereka (warga) dilewati pelibatan itu,” tuturnya.
Meski sebagian warga terdampak tidak setuju, proses pem bangunan pun terus berjalan. Bahkan, tidak sedikit proses pembangunan dengan pengamanan aparat dan pihak terkait. Untuk itulah, harus ada suatu antisipasi sebelum terulang permasalahannya. “Pemerintah mendatangi warga, nanti berembuk. Apakah pembangunan itu masuk akal tidak,” ujarnya.
