Dalam ketentuan PP Nomor 79 Tahun 2015, sejatinya, telah ditetapkan kriteria proyek yang dapat menetapkan langsung pelaksana konstruksinya, yakni proyek pemerintah kepada BUMN. Dalam beleid ini juga diatur bahwa BUMN yang mendapat penugasan tersebut juga dapat menunjuk langsung BUMN lain atau anak usaha BUMN.
Sayangnya, payung hukum ini belum bisa mengakomodasi PT Jakarta Propertindo, BUMD Provinsi DKI Jakarta, untuk bisa melaksanakan langsung proyek LRT. Sebab, dalam beleid ini hanya menyebut BUMN dan anak usaha BUMN untuk mendapatkan penugasan.
Selain revisi PP Nomor 79 Tahun 2015, Pemerintah juga akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaran LRT Jabodebek. Menurut Ahok, pihaknya berharap kedua belied ini rampung dalam waktu dekat sehingga pelaksanaan konstruksi bisa dimulai Mei 2016 depan.
Rancangan perubahan perpres akan memuat klausul baru antara lain mengenai penugasan kepada Jakpro sebagai penyelenggara prasana LRT Jabodebek, serta perubahan trase karena berbenturan dengan jalur lintasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.