Polemik Reklamasi, di Mana Peran Kementerian Agraria?

Fhirlian Rizqi Utama, Jurnalis · Selasa 10 Mei 2016 16:41 WIB
https: img.okezone.com content 2016 05 10 470 1384658 polemik-reklamasi-di-mana-peran-kementerian-agraria-RiSUzEKzZt.jpg Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Ferry Mursyidan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Polemik reklamasi yang terus menghantui publik, terutama di Teluk Jakarta masih menyedot perhatian. Namun, di tengah-tengah gembar gembor tersebut, seharusnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) punya peran lebih untuk turut meretas masalah reklamasi yang saat ini prosesnya tengah ditunda.

"Tapi yang terjadi saat ini, (Kementerian) Agraria dan Tata Ruang ke mana? Karena selama ini yang selalu hadir Bu Susi. Jadi praktek di lapangan dengan perencanaan beda, ada over lap," kata Ahli Tata Ruang dari Universitas Indonesia, Hendricus Andy Simarmata dalam diskusi 'Menilik Reklamasi Sebagai Bagian dari Ketahanan Lingkungan Nasional' di Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Dia mengatakan, saat ini yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengubah tatanan di lapangan. Lanjutnya, kata Andy, kementerian tersebut bisa menjalankan fungsi strategis dalam mengatur rencana tata ruang. (Baca juga: Reklamasi Tak Bisa Dilakukan secara Sembarangan)

"Dalam UU Nomor 26 tahun 2007, disebutkan juga RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) mencakup wilayah administrasi, termasuk bidang kelautan sampai 12 mil untuk provinsi, juga mengenai Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk ruang darat, laut, dan udara," jelasnya.

Andy menegaskan, semenjak adanya pergeseran kewenangan saat pemerintahan Joko Widodo, sehingga menutup ruang gerak dari Kementerian ATR. (Baca juga: Pemerintah Harus Berani Mendesentralisasi Fungsi Jakarta)

"Padahal reklamasi itu meski urusan sumber daya, tapi juga mengubah ruang karena akan ada garis pantai baru, untuk itu Kementerian ATR seharusnya hadir," tegasnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini