Tahun Depan Pemerintah 'Pecat' 300 Ribu PNS
Mereka harus dituntut aktif dan bisa mengikuti persaingan global. Hal ini perlu disikapi dengan melakukan identifikasi dan melihat kualitas birokrasi untuk dasar perbaikan. Pakar administrasi publik Pantius D Soeling mengingatkan bahwa dalam melakukan penataan yang mengarah pada rasionalisasi hendaklah mempertimbangkan asas keadilan. ”Baik keadilan prosedural, keadilan interaksional maupun keadilan retributif,” katanya. Keadilan prosedural berkaitan dengan kriteria dan prosedur yang merupakan alasan logis perlunya rasionalisasi, seperti tidak kompeten, tidak berkinerja, mangkir, indisipliner.
Lalu juga secara prosedural apakah sudah didahului dengan peringatan pendahuluan, dokumentasi, dan standar pencapaian kinerja tertulis. ”Keadilan interaksional ini hakikat perlakuan antarpribadi mengenai keputusan rasionalisasi dilakukan. Keadilan retributif salah satunya berkaitan dengan pesangon,” jelasnya.
Anggota Ombudsman Alvin Lie mengatakan, rasionalisasi pegawai tidak selalu berdampak pada pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan publik selain berkaitan dengan jumlah, juga dengan kualitas. ”Jumlah berkurang tidak menjadi masalah jika kompetensi ditingkatkan. Ini tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik,” katanya. Dia pun yakin bahwa pemerintah tidak akan asal-asalan dalam melakukan rasionalisasi. Di samping itu, rasionalisasi ini juga harus dibarengi pembangunan sistem teknologi dalam pelayanan publik.
”Ada beberapa bidang bisa dengan sistem online. Jadi tidak perlu banyak pegawai. Atau dengan menggunakan prosedur yang efisien,” paparnya. Pendapat berbeda dikemukakan anggota Komisi II DPR Yandri Susanto. Dia menilai bahwa rasionalisasi tidak perlu dilakukan. Menurutnya, dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa, komposisi PNS sebanyak 4,5 juta sudah cukup ideal. ”PNS kan aparat pemerintah. Tidak perlu dikurangi. Mereka sudah direkrut. Pun rekrutmen kan sudah banyak keluarkan anggaran, termasuk mendidik orang-orang itu,” ungkapnya.
