Share

Gunakan Lahan KAI Pakai Ikatan Kontrak

Koran SINDO, Jurnalis · Sabtu 16 Juli 2016 18:51 WIB
https: img.okezone.com content 2016 07 16 320 1439543 gunakan-lahan-kai-pakai-ikatan-kontrak-p7Rnn7FuWM.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

LUBUKLINGGAU - PT Kereta Api Indonesia melakukan mapping atau pemetaan lahan milik perusahaan yang selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk bermukim. Dari pemetaan tersebut, ratusan warga terancam kehilangan tempat tinggal.

PT KAI saat ini tengah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menyelesaikan sengeketa lahan dan aset perusahaan, baik yang di manfaatkan pemerintah maupun dimanfaatkan masyarakat.

"Saat ini kita sedang melakukan mapping, ketika lahan yang ditempati warga ini akan kita manfaatkan mereka harus geser, betul memang seperti itu," tegas Executif Vice President PT KAI Divre 3 Palembang Rochsjid.

Lahan PT KAI yang kini dikuasai warga ke depan memang akan diambil alih, na mun selama perusahaan belum akan memanfaatkannya, masyarakat diizinkan menggunakannya, namun dalam bentuk ikatan kontrak. Tapi jika perusahaan hendak menggusur maupun membangun fasilitas lain, maka mau tidak mau warga harus pergi.

"Di Lubuklinggau banyak sekali lahan kita yang dikuasai warga, kita akan lakukan mapping bersama dalam waktu dekat, kita ada ground card yang sudah disahkan pemerintah dalam bentuk salinan karena aslinya ada di Belanda," terang dia.

Di samping itu, PT KAI juga akan segera menyelesaikan per soalan sengketa kepemilikan lahan Pasar Atas dengan Pemerintah Kota Lubuklinggau secara kekeluargaan.

"Kita sudah rapat dengan pak wali, apa yang dia sampaikan benar bahwa persoalan ini harus diselesaikan secara musyawarah, karena kita semua bekerja untuk masyarakat, jadi sekarang tinggal tunggu hasil di BPN pusat terkait sertifikat lahan milik pemkot," kata dia.

Sementara itu, Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe mengatakan, persoalan lahan milik PT KAI memang sudah seharusnya diselesaikan, dan dengan adanya sengketa lahan Pasar Atas menjadi dasar untuk penyelesaiannya.

"Kalau bisa secepatnya selesai, dan persoalan Pasar Atas itu antara PT KAI dengan BPN yang menyelesaikan, apapun keputusannya kami menerima saja, karena masih banyak yang harus diurusi pemerintah untuk masyarakat," tegasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini