Sementara, Analis Woori Korindo Securities, Reza Priyambada pun mengatakan, di tengah perlambatan ekonomi yang seperti sekarang, seharusnya pemerintah tidak hanya memikirkan akuisisi atau holding untuk kepentingan Kementerian BUMN belaka, melainkan harus memikirkan kepentingan korporat yang akan diakuisisi tersebut.
"Karena Pertamina ini kan belum perusahaan terbuka ya, kemudian juga PGN sejauh ini sahamnya baik-baik saja. Kita khawatir, langkah akuisisi ini akan jadi bumerang di pasar modal, sentimen negatif di mana-di mana meskipun dari sektor rillnya mereka bilang ini menguntungkan," tukasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memiliki beberapa pandangan soal holding BUMN. Pada dasarnya, Ibu Ani sapaan akrabnya mendukung adanya holding BUMN di Indonesia, namun harus dilihat secara manfaat dan keuntungannya.
"Jangan justru melindungi korporat yang sangat tidak efisien yang bahkan menyengsarakan banyak pihak. Pada akhirnya, masyarakat harus menanggung beban korporasi yang tidak efisien, yang rugi terus, yang minta tambahan modal terus yang berdarah-darah terus," tegas Ibu Ani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 24 Agustus 2016.
Serikat Pekerja PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menolak konsep holding migas yang digagas Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya holding migas tersebut dinilai hanya sebatas PT Pertamina mengakuisisi PGN.
Ketua Umum Serikat Pekerja PGN M Rasyid Ridha mengungkapkan, akuisisi Pertamina terhadap PGN ujungnya hanya akan melemahkan atau mengerdilkan PGN, karena bisnis PGN dengan Pertamina merupakan bisnis yang saling menggantikan.