Image

Keterbukaan Data Nasabah, Dirut BEI: Kalau Bisa untuk Asing Saja

Trio Hamdani, Jurnalis · Selasa 18 Juli 2017, 17:01 WIB
https img o okeinfo net content 2017 07 18 278 1739154 keterbukaan data nasabah dirut bei kalau bisa untuk asing saja pfz3i0SZzP jpg Ilustrasi Rapat di DPR. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio bersama Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk memberikan masukan mengenai Penetapan Perpu No 1/2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Tito pun mempertanyakan sejumlah hal terkait Perppu tersebut. Namun, dia menekankan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan jika pun nantinya Perppu itu bakal diimplementasikan secara sah sebagai undang-undang. Namun, dia mengatakan butuh waktu untuk itu.

"Pada dasarnya kita harus komit. Kita sudah tanda tangan 2015, tapi kita ini komit memulainya September 2018. Ada 52 negara yang komitnya 2018," katanya sebelum rapat di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Meski begitu, Tito mempertanyakan apakah pemerintah mampu melakukan sosialisasi dengan keterbatasan waktu. Karenanya, dia pun khawatir waktu yang dimiliki tidak cukup untuk mengesahkan Perpu tersebut menjadi undang-undang dan siap diimplementasikan.

Selain itu, dia mengatakan Perpu ini digulirkan untuk menyasar wajib pajak Indonesia yang menyimpan dananya di luar negeri, namun belakangan berubah haluan. Hal ini terbukti dengan langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membuka data wajib pajak untuk mengendapkan uang di dalam negeri.

"Definisi dari keterbukaan adalah untuk foreign (luar negeri), tapi peraturan ini buat semua ya karena buat saya usulannya buat foreign saja apalagi kita belum kering, 'lu kalau sudah tax amnesty itu, kalau lu lapor enggak diperiksa lagi' kita masih belum kering nih," ujarnya.

Otoritas pasar modal pun mempertanyakan kebijakan DJP yang membuka data keuangan pelaku pasar modal secara menyeluruh tanpa dibatasi besaran dana yang dipunya si pelaku pasar. Artinya, investor yang hanya menanam saham Rp50 pun bakal terkena aturan itu.

"Pertanyaan di situ (merujuk PMK/Peraturan Menteri Keuangan) kalau perbankan laporin kalau pasar modal semua. Yang saya bingung kalau pasar modal semua ada sejuta investor lebih ada yang cuma Rp100 ribuan (nabung saham) apakah harus dilaporkan juga," tanya Tito.

"Usulan saya kalau bisa pertama asing saja (diberlakukan aturannya), karena kan kebutuhan asing. Yang kedua, yang lain by request saja lah jadi berdasarkan permintaan harus dikasih (data informasi untuk kepentingan pajaknya)," tukasnya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini