Image

MENGEJUTKAN! Perppu Keterbukaan Data Nasabah Sudah Diusulkan 16 Tahun Lalu

Ulfa Arieza, Jurnalis · Selasa 18 Juli 2017, 16:17 WIB
https img z okeinfo net content 2017 07 18 320 1739088 mengejutkan perppu keterbukaan data nasabah sudah diusulkan 16 tahun lalu XpfaatwKxN jpg Ilustrasi Rapat di DPR. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar dan akademisi untuk memperoleh masukan mengenai Penetapan Perppu No 1/2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo pun turut dimintai masukan terkait Perppu tersebut. Menurutnya, wacana Perppu itu sudah bergulir sejak 2001, namun hingga kini belum ditemukan ujung pangkalnya.

"Substansi Perppu ini sebenarnya sebangun dengan kesimpulan rapat kerja antara pemerintah dan DPR tepat 16 tahun silam. Saya ingat karena saat itu saya baru menjabat sebagai Dirjen Pajak,” katanya di Ruang Komisi XI, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Menurut dia Perppu itu menjadi landasan yang penting guna meningkatkan penerimaan pajak. Sejauh ini, menurut dia yang membuat penerimaan pajak masih rendah karena terbatasnya akses petugas pajak untuk memperoleh informasi wajib pajak.

"Mampukah orang pajak untuk deteksi SPT wajib pajak atas kebenaran jumlahnya, kelengkapan itemnya dan kejelasan sumbernya. Di sini lah masalah pokoknya," lanjut dia.

Oleh karenanya, dia melihat keterbatasan ruang gerak petugas pajak harus dibenahi dengan cara memperluas wewenang petugas pajak dalam memperoleh informasi wajib pajak untuk kepentingan perpajakan.

"Kewenangan yang diberikan melalui UU Perpajakan jelas sekali, bahwa tidak mungkin orang pajak bisa memonitor atas setiap tambahan kemampuan ekonomis (wajib pajak). Inilah timbul gagasan kita pada waktu saya jadi Dirjen Pajak," ujarnya.

Dia menambahkan, persoalan keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dapat dianalogikan layaknya orangtua yang menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Orangtua memiliki keterbatasan akses untuk mengetahui tindak-tanduk sang anak di luar negeri saat mengenyam pendidikan.

"Bagaimana bapak melepas putra-putri bapak sekolah ke London tapi enggak ada monitornya. Sekolahkah anak saya, bayar kuliahkah, pakai narkobakah. Inilah yang menjadi persoalan Ditjen Pajak," tukasnya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini