Selain Illegal Fishing, Menteri Susi Diminta Perhatikan Kepastian Usaha Sektor Perikanan
JAKARTA - Pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menginginkan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak hanya mengurusi penangkapan ikan secara ilegal, tetapi juga memperhatikan kepastian usaha sektor perikanan di Tanah Air.
"Bukan penenggelaman kapal yang menjadi minat investor untuk datang ke Indonesia, melainkan kepastian usaha," kata Abdul Halim di Jakarta, Minggu (23/7/2017).
Abdul Halim yang juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mencontohkan, kepastian usaha yang diperlukan antara lain adalah kepastian regulasi seperti larangan cantrang yang sekarang terkesan masih maju-mundur dalam penerapannya tersebut.
Dia berpendapat, regulasi yang dihasilkan perlu menjamin keberlangsungan usaha setidaknya untuk tiga sampai lima tahun.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, berbagai regulasi yang telah dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah sesuai dengan semangat Nawacita yang digaungkan Presiden Joko Widodo.
