SOLO - Tingginya harga garam di pasaran yang terjadi beberapa waktu belakangan ini membuat pemerintah mengambil sikap untuk melakukan impor garam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Dengan adanya kebijakan import garam tersebut, anggota Komisi VI DPR-RI Ario Bimo menyatakan bahwa pemerintah harus tegas dengan regulasinya terkait impor garam tersebut.
Jangan sampai impor garam baik yang untuk produksi maupun garam konsumsi (untuk rumh tangga) dijadikan lahan basah untuk melakukan penyelewengan.
"Regulasinya harus jelas, siapa yang mengawasi distribusinya. Berapa jumlah garam yang harus diimpor, siapa yang berhak melakukan import, dan berapa jangka waktu pemerintah lakukan impor garam," papar Ario Bimo, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (30/7/2017).