Pekerja Pelabuhan Priok Bakal Mogok 3 hingga 10 Agustus, Ada Apa?
Mereka menuntut Menteri BUMN Rini Soemarno untuk segera menghentikan perpanjangan JICT yang tidak memiliki alas hukum sah.
"Direksi JICT saat ini semakin represif. Uang sewa perpanjangan tetap dibayarkan padahal mencekik perusahaan dan menyebabkan hak karyawan tidak dibayarkan. Kita tidak anti-investasi asing, tapi perpanjangan JICT seharusnya dilakukan dalam koridor yang taat azas dan menguntungkan negara serta pekerja yang selama ini mengelola JICT," lanjut Firman.
Selain direksi, ada dewan komisaris yang menurutnya harus melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya perusahaan. Dewan komisaris seharusnya bisa mencegah terjadinya kesalahan tata kelola pihak direksi.