Image

Isi Ulang Uang Elektronik Kena Biaya, YLKI: Sungguh Tidak Adil!

Feby Novalius, Jurnalis · Minggu 17 September 2017, 16:36 WIB
https img o okeinfo net content 2017 09 17 320 1777648 isi ulang uang elektronik kena biaya ylki sungguh tidak adil yscsagT3Gs jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akan mengizinkan perbankan untuk memungut biaya setia kali isi ulang (top up) uang elektronik dilakukan atau e-money. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana BI ini kurang tepat.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, upaya mewujudkan transaksi non cash adalah sebuah keniscayaan jika pengenaan biaya top up e-money dilakukan. Efisiensi pelayanan dan bahkan keamanan dalam bertransaksi, cashless society adalah sejalan dengan fenomena ekonomi digital.

Baca Juga: Isi Ulang E-money Kena Biaya, Berapa Besarannya?

Namun, kata Tulus menjadi kontra produktif ketika BI justru mengeluarkan peraturan bahwa konsumen dikenakan biaya top up pada setiap uang elektroniknya, e-money. Secara filosofis apa yang dilakukan BI justru bertentangan dengan upaya mewujudkan cashless society tersebut.

"Dengan cashless societysektor perbankan lebih diuntungkan, daripada konsumen. Perbankan menerima uang di muka, sementara transaksi atau pembelian belum dilakukan konsumen. Sungguh tidak fair dan tidak pantas jika konsumen justru diberikan disinsentif berupa biaya top up," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (12/9/2017).

Baca Juga: Catat! BI Segera Rilis Aturan Biaya Isi Ulang E-Money

Menurut Tulus, konsumen layak mendapatkan insentif bukan disinsentif. Pengenaan biaya top up hanya bisa ditoleransi jika konsumen menggunakan bank berbeda dengan e-money yang digunakan. Selebihnya tidak bisa dan harus ditolak.

"Tidak pantas pula jika sektor perbankan dalam menggali pendapatan lebih mengandalkan uang recehan. Seharusnya keuntungan bank berbasis dari modal uang yang diputarnya dari sistem pinjam meminjam, bukan mencatut transaksi recehan dengan mengenakan biaya top. Apalagi banyak pengguna e-money dari kalangan menengah bawah. YLKI mendesak BI untuk membatalkan peraturan tersebut," tukas dia.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini