Image

Soal First Travel, DPR: Ada Oknum atau Pengawasannya Tak Dijalankan?

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2017, 17:22 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 10 12 320 1794190 soal-first-travel-dpr-ada-oknum-atau-pengawasannya-tak-dijalankan-BtMRUdV5u3.jpg Foto: Antara

JAKARTA - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengatakan kejadian seperti first travel cukup membuktikan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Pihaknya pun akan melakukan investigasi lebih lanjut mengenai lemahnya pengawasan.

"Ini untuk mengetahui bagaimana sistem ini berjalan tentunya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Menurut Diah, dilakukannya investigasi untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan ini berjalan. Selain itu, untuk mengetahui pula penyebab dari lemahnya pengawasan tersebut

Baca juga: Bantu Korban First Travel Investigasi Uang Nasabah, DPR: Tidak Mungkin Menghilang Tanpa Bekas

"Ini biar tahu apakah ada oknum-oknum yang membuat lemah ataukah memang pengawasannya yang tidak dijalankan," jelasnya.

Jika nantinya ditemukan oknum yang melemahkan pengawasan maka pemerintah dalam hal ini Kemenag harus bertanggung jawab. Baik dari sisi Pengawasan maupun penyelewangan.

"Kalau terbukti kejahatan ada oknum Kemenag, tentu harus tanggung jawab apalagi kalau melibatkan penyelewengan. Dia harus bertanggung jawab baik dari Pengawasan maupun penyelewengan," ucap Diah

Baca juga: Datangi Komisi VIII, Korban First Travel Berharap Dapat Keadilan

"Tapi kalau memang tidak ada yang terlibat berarti kita akan evaluasi apakah pengawasannya yang lemah atau regulasinya," imbuhnya.

Selain itu lanjut Diah, pihaknya juga akan membantu para jamaah korban first travel untuk menginvestigasi aliran dana milik nasabah. Hal ini untuk mengetahui apakah ada oknum pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang terlibat.

"Ini harus diinvestigasi aliran dananya kemana. Apakah kejahatan pribadi soal individu. Ataukah adanya keterlibatan dari pihak pemerintah,"kata Diah

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini