Soal First Travel, DPR: Ada Oknum atau Pengawasannya Tak Dijalankan?
JAKARTA - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengatakan kejadian seperti first travel cukup membuktikan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Pihaknya pun akan melakukan investigasi lebih lanjut mengenai lemahnya pengawasan.
"Ini untuk mengetahui bagaimana sistem ini berjalan tentunya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/10/2017).
Menurut Diah, dilakukannya investigasi untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan ini berjalan. Selain itu, untuk mengetahui pula penyebab dari lemahnya pengawasan tersebut
Baca juga: Bantu Korban First Travel Investigasi Uang Nasabah, DPR: Tidak Mungkin Menghilang Tanpa Bekas
"Ini biar tahu apakah ada oknum-oknum yang membuat lemah ataukah memang pengawasannya yang tidak dijalankan," jelasnya.
Jika nantinya ditemukan oknum yang melemahkan pengawasan maka pemerintah dalam hal ini Kemenag harus bertanggung jawab. Baik dari sisi Pengawasan maupun penyelewangan.
"Kalau terbukti kejahatan ada oknum Kemenag, tentu harus tanggung jawab apalagi kalau melibatkan penyelewengan. Dia harus bertanggung jawab baik dari Pengawasan maupun penyelewengan," ucap Diah
