Image

Soal Izin First Travel, DPR: Jangan Dicabut tapi Dibekukan

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2017, 20:31 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 10 12 320 1794357 soal-izin-first-travel-dpr-jangan-dicabut-tapi-dibekukan-W5Ig5Whnbt.jpg Foto: Giri Hartomo/Okezone

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya menjatuhkan sanksi tegas kepada PT First Travel Anugerah Karya Wisata berupa pencabutan izin operasi. Keputusan ini telah berlaku sejak 1 Agustus 2017 lalu.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPR-RI) Choirul Muna mengatakan pencabutan izin tersebut mematahkan harapan dari para korban. Pasalnya dengan pencabutan izin tersebut, para korban akan kesulitan memperoleh kembali hak-haknya.

"Izin dicabut itu akan merugikan jamaah, sedangkan komisi VIII sudah sarankan sejak awal ini terbongkar dan terpublikasi," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta , Kamis (12/10/2017).

Baca juga: Biaya Umrah First Travel di Bawah Standar, Apa Ada Kelalaian Pemberian Izin?

Menurutnya, ada baiknya jika operasional dari First Travel dibekukan untuk pendaftaran jamaah yang baru. Sehingga jamaah yang lama akan bisa tetap berangkat ke tanah suci.

"Jangan dicabut, tapi dibekukan untuk pendaftaran jamaah baru. Supaya yang lama bisa diberangkatkan namun nyatanya ini diabaikan," jelasnya.

Baca juga: Rapat 2 Jam, OJK hingga Kemenag Sepakat Bela Korban First Travel

Sementara itu di tempat berbeda, anggota komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka juga mengatakan sesuai permintaan para korban, dirinya minta untuk perusahaan tersebut tidak di pailitkan. Karena menurutnya jika perusahaan tersebut di pailitkan , perusahaan akan melepas tanggung jawabnya untuk ganti rugi.

"Mereka minta travel tidak mau dipailitkan karena kan jadi lepas tanggung jawab," ucapnya

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini