Simak! Begini Alasan Gerindra Tolak RAPBN 2018 Ala Jokowi
JAKARTA - Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Gerindra mencermati banyak kelemahan dalam rencana pembangunan nasional, pendapatan negara, serta kondisi perekonomian nasional.
Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan ada beberapa alasan, mengapa Gerindra menolak RAPBN 2018. Alasan pertama, pemerintah dianggap gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan rata-rata sebesar 7%.
"Hal ini disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Pemerintahan," kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017) malam.
Baca Juga: Ekonomi RI Tahun Depan Ditarget 5,4% dengan Belanja Negara Rp2.220 Triliun
Sehingga, lanjut dia, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2015 hanya sebesar 4,79%, tahun 2016 sebesar 5,02%, dan tahun 2017 diperkirakan tidak lebih dari 5,15% serta tahun 2018 maksimal sebesar 5,4%.
"Realitas tersebut membuat perkiraan kami, rata-rata pertumbuhan ekonomi lima tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo maksimal hanya sebesar 5,25%," katanya.
Muzani mengatakan, Fraksi Partai Gerindra menilai untuk mengejar ketertinggalan, pemerintah harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi minimal 8%. Alasan lainnya, karena Kabinet Kerja dianggap gagal meningkatkan rasio pendapatan negara terhadap PDB, bahkan tidak mampu menahan rasio tersebut menjadi sebesar 12,6% di RAPBN 2018.
