Sri Mulyani: Kebutuhan Membangun Infrastruktur Urgent!
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerjasama dengan Pemerintah Kanada dan Bank Dunia menyelenggarakan Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day 2017. Acara ini diselenggarakan di Gedung Dhanapala, Kemenkeu yang dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Sri Mulyani menyatakan, untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia membutuhkan kerjasama dengan swasta. Hal ini karena RI tidak memiliki sumber anggaran yang besar untuk membiayai sendiri pembangunan.
"Kebutuhan untuk membangun sangat urgent dan tinggi tapi sumber daya terbatas. Di saat yang sama kami melihat kesepakatan di mana private sector bukan hanya memecahkan masalah uang tapi juga masalah disiplin tata kelola dan pengelolaan aset keuangan dan ekonomi dalam proyek yang ingin dilaksanakan," ungkapnya di Kemenkeu, Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Baca Juga: OJK: Kalau Hanya Andalkan Kas, Butuh Puluhan Tahun Bangun Jalan
Dengan demikian maka Sri Mulyani ingin meyakinkan kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah (Pemda) agar memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur nasional maupun daerah.
Menurutnya, ada berbagai jenis dan macam-macam proyek yang bisa di KPBU kan selain pembangunan infrastruktur yang besar-besar yakni pembangunan spam air yang saat ini sudah dilaksanakan tapi masih memiliki cukup banyak masalah. Selain itu bahkan pengelolaan sampah menjadi energi bisa di KPBU kan.
"Di nasional ada palapa ring, pembangunan pasar, pembangunan pelabuhan laut dan udara, pembangunan lapas, semua disampaikan," jelasnya.
Baca Juga: Pemerintah Tawarkan Proyek Infrastruktur Rp136,5 Triliun
Sementara itu, Sri Mulyani menjelaskan ada beberapa poin yang perlu dilakukan untuk menjalankan struktur KPBU. Pertama, komitmen Pemda yaitu Bupati, Wali Kota dan Gubernur dengan DPRD nya. Kemudian bagaimana perencanaan itu dilakukan sangatlah penting.
"Karena perencanaan itu bagaimana menyusun struktur dan legalnya sehingga bisa meningkatkan kepercayaan private sector untuk masuk ke dalam pembangunan yang dilakukan serta kewajiban masing-masing stakeholder untuk bisa jalan," tukasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
