nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Google Lunasi Pajak, Dirjen Pajak Berharap Perusahaan Lain Menyusul

Ulfa Arieza, Jurnalis · Kamis 30 November 2017 15:57 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 11 30 320 1823220 google-lunasi-pajak-dirjen-pajak-berharap-perusahaan-lain-menyusul-IIZJGJeaSA.jpg Ilustrasi Google. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Setelah melalui perundingan alot, perusahaan raksasa berbasis teknologi, Google akhirnya melunasi kewajiban perpajakan kepada pemerintah Indonesia. Tunggakan yang dibayar oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT) tersebut merupakan kewajiban perpajakan tahun 2015.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menegaskan, pemerintah akan tetap mengejar kewajiban perpajakan Google untuk tahun 2016 dan 2017. Skemanya melalui selft assessment dengan melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

"2015-2016 ngisi (SPT) dong. Kalau 2016 itu mereka self assesment, SPT saja, mereka akan lakukan sendiri," tegas Ken di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kamis (30/11/2017).

Baca Juga: Berhasil Pungut Pajak Google, Bagaimana Nasib Facebook dan Twitter?

Ken menjelaskan, sistem self assessment yang dianut pada sistem perpajakan Indonesia terbukti efektif mendorong Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajak. Harapannya, langkah Google ini dapat diikuti oleh perusahaan sejenis lainnya, sehingga dapat mendongkrak penerimaan perpajakan negara.

"Ini merupakan sistem self assensment yang baik sekali. Para WP bisa melakukan perhitungan sendiri, membayar sendiri, setor sendiri" kata Ken.

Baca Juga: Google hingga Facebook Beroperasi di Indonesia, Begini Caranya jika Tidak Mau Buka Kantor!

Secara teknis, lanjutnya, jenis pajak yang dibayarkan Google adalah jenis pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun pembayaran pajak Google mencakup enam billing yang dikirim langsung dari kantor pusat Google di Amerika Serikat melalui Singapura.

Akan tetapi, berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Perpajakan yang mengatakan setiap petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib seperti SPT, laporan keuangan dan lain-lain, maka Ken tidak dapat menyebutkan besaran pajak yang dibayarkan oleh Google. "Kode billing tadi sudah sampai di Indonesia, dan kalau sudah ada kode billing sudah masuk kas negara," tukas dia.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini