Sri Mulyani Paparkan Manfaat Transfer Daerah dan Dana Desa, Apa Saja?
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk fokus membangun desa karena ini akan mencerminkan Indonesia sebagai negara yang sukses dan makmur. Dimana ia ingin agar orientasi dari daerah-daerah adalah memperbaiki birokrasi dan tata kelola dengan sungguh-sungguh agar bisa melayani masyarakat dan dunia usaha.
Sri Mulyani meminta agar mulai sekarang itu yang harus menjadi fokus Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kedepannya dalam pelaksanaan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Hal ini disampaikan di depan kepala daerah yang hadir mulai dari Kepala Desa,Wali Kota hingga Gubernur yang hadi di Gedung Dhanapala, Kemenkeu.
"Dalam pelaksanaan 2018, kita ingin kebijakan fiskal kita mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Artinya growth jalan, pelayanan kepada masyarakat tetap bisa dijalankan secara seimbang. Untuk bisa melakukan itu, kebijakan harus baik, kelembagaan harus bersih dan efisien," ungkap Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Hal ini ditekankan oleh Sri Mulyani karena ia melihat banyak Pemda yang belum melakukan tugas sesuai penugasan dalam pengelolaan TKDD di tahun ini. Padahan di tahun depan sepertiga dari APBN akan dianggrakan untuk TKDD yakni sebesar Rp766,2 triliun.
Menurutnya, anggaran TKDD ini akan dialokasikan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) Rp89,2 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp401,5 triliun, Dana Otsus, DTI, Dana Keistimewaan Rp21,1 triliun, DAD Rp8,5 Triliun, DAK Fisik Rp 62,4 triliun dan DAK Non Fisik Rp123,5 triliun. Sedangkan anggaran dana desa sendiri sebesar Rp60 triliun yang akan fokos diberikan pada daerah miskin yang memiliki penududuk miskin terbanyak.
