nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bacakan DIPA, Jokowi: Kebangetan Sekali Kalau Masih Ulang, Kesalahan Masih Sama

Anisa Anindita, Jurnalis · Rabu 06 Desember 2017 20:07 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 06 20 1826324 bacakan-dipa-jokowi-kebangetan-sekali-kalau-masih-ulang-kesalahan-masih-sama-RrLK5Fsr9s.jpg Ilustrasi (Foto: ant)

JAKARTA - Pemerintah menyelenggarakan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) tahun 2018 kepada kementerian dan lembaga, serta seluruh Gubernur se-Indonesia siang tadi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat. (6/12). Salah satu pembicara yang ada di dalam acara tersebut ialah Presiden Indonesia Joko Widodo. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut menjadi pembicara dengan melaporkan anggaran tahun ini.

Beliau mengatakan bahwa pada tahun 2018 belanja negara mencapai 2.220,7 triliun, di mana rinciannya, sebagai berikut: untuk Belanja Pemerintah Pusat Rp1.454,5 triliun, untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp766,2 triliun, belanja non K/L senilai Rp607,1 triliun, dan belanja yang lainnya. Bahkan, biaya yang tergelontorkan untuk acara Pembacaan DIPA saja sudah sebesar Rp847,4 triliun. “Perlu kita ketahui bersama, bahwa angka itu merupakan angka yang sangat besar,” ucap Jokowi.

 Baca juga: Terima DIPA, Ini Program Prioritas Kementerian Perhubungan 2017

Oleh sebab itu, beliau melanjutkan, semua pihak harus menjaga dengan baik dalam hal perencanaan penganggaran, di dalam implementasi pelaksanaannya. Selain itu, perbaikan kualitas salah satunya adalah dengan mempelajari persoalan yang lalu-lalu, agar tidak mengulangi kesalahan yang sekarang.

“Sangat kebangetan sekali, kalau sudah tau tetapi masih diulang-ulang,” lanjut Jokowi.

Sementara itu, pada perayaan Hari Guru Nasional yang dilaksanakan di Bekasi, Jokowi mendapatkan banyak keluhan dari para guru mengenai rumitnya prosedur administrasi tunjangan, administrasi kenaikan pangkat, sertifikasi, dan impassing guru swasta. Akan tetapi, bukan hanya dalam urusan guru saja, melainkan dalam prosedur administrasi terbilang cukup berbelit.

 Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Harapkan APBNP 2017 Bisa Dirasakan Masyarakat

Jokowi melanjutkan tentang beberapa hal penting untuk diketahui bersama. Pertama, semua lini pemerintahan harus lebih memperkuat sinkronisasi, dan perkuat keterpaduan. Selain itu, membangun sinergi antar kegiatan yang didanai APBD Kota, Kabupaten, Provinsi, APBN, dan Dana Desa. Semua hal tersebut harus dilakukan dengan sambung menyambung, kalau tidak bisa sinergi, terpaksa harus diulang kembali.

“Misalnya saja, membangun bendungan, waduknya saja irigasinya bertahun tahun tidak ada. Membangun pelabuhan, tetapi jalan menuju pelabuhan juga tidak ada. Waduk tidak 1-2, dan pelabuhan tidak 1-2,” jelas beliau.

 Baca juga: Simak! Defisit Anggaran hingga Agustus 2017 Rp224,3 Triliun, Setara 1,64% PDB

Kedua, melakukan rencana anggaran yang fokus, dana yang sudah teranggar jangan dibagi-bagi untuk kegiatan yang lain sehingga hasilnya tidak akan tampak. “Jangan diecer-ecer ke banyak kegiatan sehingga hasilnya tidak tampak. Baunya saja tidak tercium, apalagi fisiknya kalau terlalu banyak kegiatan,” kata Jokowi.

Ketiga, dengan meningkatkan belanja madotori, seperti anggaran kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan dana desa.

Kemudian yang keempat, Peraturan Daerah APBD harus disahkan tepat waktu agar dapat mempercepat pelaksanaan program, dan hindari penumpukan anggaran pada akhir tahun. Jokowi meminta agar pada 1 Januari 2018 sudah dimulai pelaksanannya, agar peredaran uang di bawah dapat muncul di awal tahun, antara lain menyangkut peredaran uang, inflasi, dan pertumbuhan uang.

Kelima, melakukan efisiensi untuk beberapa hal, antara lain belanja operasional, belanja pegawai, honor, dan pembiayaan rapat. Selain itu, harus lebih diteliti lagi dalam penyusunan RKA yang ada di tiap dinas pemerintahan. RKA terdiri dari 3 tahapan, antara lain persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pelaksanaan itu merupakan inti, sedangkan persiapan dan pelaporan merupakan pendukung.

“Jangan malah belanja pendukung jadi 90%, sedangkan belanja inti 10%. Hati-hati akan hal itu,” tegas Jokowi.

Lalu yang keenam, Jokowi menginginkan dana desa melalui kegiatan swakelola, padat karya dengan skema menggunakan bahan baku lokal. Agar masyarakat bekerja semuanya karena ada pekerja sebanyak 14,8 juta yang terserap jika dilakukan dengan baik.

Selanjutnya yang ketujuh, Jokowi mengingatkan bahwa pada tahun 2018 penuh dengan agenda strategis, seperti Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN GAMES 2018, Pilkada serentak di 171 daerah, dan memasuki tahapan awal Pemilu 2019. Oleh sebab itu, semua pihak harus fokus bekerja, dengan tingkatkan koordinasi di seluruh jajaran sehingga APBN dapat menjadi katalisator pembangunan.

Selain itu, jika diperlukan, dapat menggandeng sektor swasta untuk membangun infrastruktur, menjaga iklim infrastruktur yang sudah baik ini karena Indonesia sudah memiliki batu loncatan yang sangat drastis.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini