“Jangan sama atau di bawah sedikit dari KBH2, nanti masyarakat lebih memilih untuk membeli KBH2 ketimbang kendaraan pedesaan. Karena kan KBH2 mereknya sudah terkenal,” ungkap Gati.
Kendati belum ditentukan, Gati berharap, harga tersebut nantinya dapat diterima oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.
Baca juga: Sambangi Klaten, Menperin Datangi Bengkel Mobil Pedesaan Kiat Mahesa Nusantara
Saat ini, diskusi soal pengembangan kendaraan pedesaan masih terus dilakukan bersama pihak-pihak terkait. Kemenperin akan membentuk konsorsium untuk memproduksi mobil pedesaan tersebut setelah target pasar dan data kebutuhannya jelas.
Libatkan 6 Kementerian dan Lembaga Lain
"Kita memang tidak bisa kerja sendiri untuk mengembangkan kendaraan pedesaan. Makanya ada beberapa kementerian dan lembaga yang terlibat dan kami undang diskusi," kata Gati
Pengembangan kendaraan pedesaan antara lain melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Bappenas, Astra Modal Ventura, Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB), Institut Otomotif Indonesia (IOI), Perkumpulan IKM Komponen Otomotif (PIKKO), Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo) dan dinas yang membidangi industri di Klaten, Tegal dan Jawa Tengah juga terlibat dalam upaya itu.
"Pengembangan kendaraan pedesaan membutuhkan keterlibatan, komitmen dan sinergi dari berbagai pihak," kata Gati.