Image

Sri Mulyani Mulai Khawatirkan Timbulnya Kerugian dari Bitcoin

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2017, 15:28 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 07 20 1826742 sri-mulyani-mulai-khawatirkan-timbulnya-kerugian-dari-bitcoin-1gmfrwEGps.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan mata uang digital seperti Bitcoin sebagai investasi. Pasalnya Bitcoin sendiri telah dilarang oleh Bank Indonesia (BI) dan tidak bisa dijadikan sebagai alat melakukan transaksi di Indonesia.

Menurutnya, saat ini semakin banyak masyarakat yang menjadikan Bitcoin sebagai investasi. Oleh karenanya ia menghimbau untuk tidak melakukannya agar tidak merugikan masyarakat itu sendiri nantinya.

 Baca juga: Harga Bitcoin Cetak Rekor Lagi, Kini Nyaris Rp190 Juta

"Rakyat Indonesia yang nampaknya sering dimunculkan karena menunjukkan harganya makin tinggi, ini dilirik sebagai salah satu bentuk investasi," ungkapnya di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Sri Mulyani menjelaskan, BI memang sudah mengimbau untuk tidak menjadikan Bitcoin sebagai investasi. Tapi banyak masyarakat tidak menghiraukan himbauan itu, sehingga BI menyatakan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian masyarakat.

 Baca juga: Bitcoin Tembus Rp164 Juta, Semakin Jadi Idola Investasi

"Namun kita berharap tidak terjadinya suatu spekulasi atau bubble yang menimbulkan kerugian. Itu proteksi terhadap mereka yang akan gunakan komoditas atau barang tersebut apakah sebagai investasi atau tujuan lain dalam konteks keamanan investasi," jelasnya.

Kemudian, Sri Mulyani menyatakan bahwa untuk mata uang resmi di Indonesia kebijakannya ada di BI sebagai Bank Sentral. Dengan demikian ia menyarankan mengenai mata uang digital ini ditangani oleh BI.

 Baca juga: Bitcoin Meroket 55% Sepanjang November, Berhenti di USD9.600

"Kalau dia (uang digital) merupakan suatu currency yang competing terhadap currency yang formal di Indonesia itu adalah suatu yang harus di address oleh BI," jelasnya.

Sementara itu, jika Bitcoin dijadikan sebagai investasi oleh masyarakat maka OJK sebagai pengawas investasi lah yang harus memberikan rambu kepada publik.

"Kalau dia menyangkut sebagai alat pembayaran atau investasi maka OJK yang harus mengeluarkan statement mengenai apakah barang atau product seperti itu memang save bagi investasi," tukasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini